Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: 1 Mei, Buruh Jangan Anarkistis

Kompas.com - 29/04/2013, 18:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar kalangan buruh berunjuk rasa secara tertib dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2013 atau biasa disebut May Day. Tindakan anarkistis, kata Presiden, malah akan menimbulkan masalah bagi semua pihak.

Hal itu dikatakan Presiden saat menerima para pimpinan konfederasi dan serikat pekerja di Istana Negara, Senin (29/4/2013). Ikut hadir Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan lainnya.

"Saya kira semua sepakat unjuk rasa buruh itu tertib, tidak merusak. Saya senang. Itulah demokrasi. Boleh ada ekspresi, ada sesuatu yang ingin dikritikkan kepada pemerintah, tapi tertib. Kalau tidak tertib, apalagi anarkis, membawa masalah bagi semua, bagi negara, perekonomian, industri dan pekerja sendiri," kata Presiden.

Presiden mengaku, ia ingin kesejahteraan pekerja semakin lama semakin baik. Menurut Presiden, tidak adil jika perekonomian tumbuh tinggi, industri berkembang baik, tetapi kondisi para pekerjanya tak berubah.

Hanya, tambah Presiden, peningkatan upah pekerja tentu harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jika perusahaan merugi, apalagi bangkrut, kata Presiden, malah akan membuat persoalan baru.

"Maka, semua harus berkontribusi. Pekerja harus menjaga produktivitasnya, disiplinnya. Pemerintah memberikan bantuan kebijakan, regulasi dan iklim, manajemen perusahaan juga bekerja dengan baik. Dengan demikian, mereka juga tumbuh dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih besar lagi," kata Presiden.

Presiden menambahkan, jika ada masalah antara buruh dengan perusahaan, sebaiknya dibicarakan dengan baik. Pemerintah selalu terbuka untuk memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah. Jika itu dilakukan, kata dia, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.

"Coba ikuti perkembangan di Eropa. Ada negara yang penganggurannya mencapai 30 persen. Bisa dibayangkan kondisi sosial politik dan keamanan di negara-negara seperti itu. Krisis itu belum berakhir. Oleh karena itu, marilah kita jaga. Kalau ekonomi tumbuh, bisa ciptakan lapangan kerja, yang nganggur bisa kerja, yang bekerja kesejahteraan makin baik. Itu tujuan kita menjaga bersama ekonomi negeri ini," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com