Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Foke Batal Jadi Caleg Partai Demokrat

Kompas.com - 21/04/2013, 18:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau yang akrab disapa Foke akhirnya batal menjadi calon anggota legislatif Partai Demokrat. Foke menyampaikan, ia tak mau menjadi caleg lantaran ingin leluasa berkampanye.

"Pak Foke tak nyaleg lagi karena dia ingin lebih leluasa berkampanye. Kalau dia nyaleg kan hanya bisa berinteraksi dengan satu daerah pemilihan saja," ujar Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat Suaidi Marasabessy dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (21/4/2013).

Suaidi menjelaskan, lantaran tidak menjadi caleg, Foke akan menjadi juru kampanye untuk semua caleg dari Jakarta. "Pak Foke akan tampil sebagai juru kampanye di seluruh dapil di Jakarta," imbuhnya.

Hal senada juga berlaku pada Nachrowi Ramli. Nachrowi, kata Suaidi, juga tidak maju sebagai bakal caleg Partai Demokrat. "Saya tidak pernah komunikasi dengan Nachrowi, jadi tidak (caleg)," imbuh Suaidi.

Nama Foke santer dikabarkan akan kembali melenggang ke panggung politik setelah tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di Partai Demokrat, Foke merupakan anggota Dewan Pembina, sedangkan Nachrowi adalah Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana pun mengabarkan, mantan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu akan bertarung sebagai bakal caleg tingkat DPR. "Ya, memang benar. Positif namanya itu," ucap Sutan.

Mantan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di parlemen itu mengungkapkan, kehadiran dua tokoh Betawi itu sebagai caleg Partai Demokrat sudah dipastikan akan menambah kekuatan partainya.

Sutan pun yakin kedua tokoh itu bisa mendapatkan kursi di DPR. "Kalau banyak dapat kursi di DPR, artinya kita punya harapan untuk nyapres sendiri seperti tahun 2009 yang lalu," ucap Sutan. Namun, ternyata rencana pencalonan kedua tokoh Betawi itu urung dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com