Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Ikuti Saja Indikasi KSAD

Kompas.com - 30/03/2013, 14:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bersamaan dengan dibentuknya tim investigasi TNI AD untuk kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); di media sosial beredar pula "notes" yang menyatakan pelaku penyerangan bukan tentara. Catatan itu justru menyebut polisi berada di balik penyerangan tersebut, dengan beragam argumentasi yang disodorkan. Masyarakat diminta untuk jeli dan cermat menyikapi semua dinamika ini.

"Pertama, kita tidak yakin, Idjon Djanbi (penulis catatan di sosial media itu) ini apakah benar mewakili tentara dan Kopassus," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin saat dihubungi pada Sabtu (30/3/2013). Karenanya, ujar dia, kita tak perlu terjebak dengan menjadikan tulisan itu sebagai referensi atau acuan.

Hasanuddin pun menyatakan dia memilih mengikuti pernyataan Kepala Staf TNI AD Pramono Edhie Wibowo saat mengumumkan pembentukan tim investigasi TNI AD, Jumat (29/3/2013). "Mendhing dengan indikasi yang disampaikan KSAD, semua komandan satuan, siapa pun, segera melakukan upaya investigasi di seluruh satuannya," kata dia.

Indikasi yang dinyatakan Pramono, sebut Hasanuddin, harus menjadi rujukan utama tim investigasi ini. "Dalam teori intelijen, indikasi atasan adalah petunjuk," ungkapnya.

KSAD, Jumat (29/3/2013), mengumumkan bahwa pembentukan tim investigasi TNI AD menyusul adanya indikasi keterlibatan anggota TNI di satuan wilayah di Jawa Tengah dalam penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan Sleman, DIY. Pramono menolak indikasi yang menunjukkan keterlibatan TNI itu, tetapi mengatakan bahwa tim investigasi TNI AD akan bekerja secepat dan setransparan mungkin.

Pramono pun tak membantah sebelumnya ada bantahan keterlibatan TNI dalam aksi penyerangan, yang disampaikan oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso. Akan tetapi, KSAD berpendapat bahwa bantahan tersebut merupakan jawaban sesaat berdasarkan informasi yang belum lengkap, sesuai situasi dan kondisi saat itu.

Tudingan ke arah TNI mencuat seiring temuan peluru 7,62 milimeter dan selongsongnya di lokasi kejadian. Keterangan saksi yang melihat senapan AK-47 pun menguatkan. Dalam dunia persenjataan, kaliber peluru ini merujuk pada versi militer, dan memang ada versi peluru 7,62 untuk senapan buatan Rusia atau eks Uni Soviet.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Gerombongan Serang Lapas Cebongan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com