Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Utusan Senayan" Tekan Pejabat Kemenag

Kompas.com - 08/03/2013, 10:52 WIB
Amir Sodikin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perkara korupsi pengadaan laboratorium madrasah tsanawiyah dan penggandaan Al Quran kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/3). Dalam sidang terungkap, ”utusan Senayan” menekan Ketua Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama memakai nama menteri.

Hal itu terungkap dalam sidang dengan terdakwa anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya ZP. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Afiantara menghadirkan saksi Muhammad Zen, PNS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, yang waktu itu menjadi Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Proyek APBN-P 2011 untuk laboratorium komputer MTs.

Begitu ditanya jaksa KMS A Roni tentang kaitannya dengan para terdakwa, Zen menceritakan peristiwa 16 November 2011. ”Malam-malam, kami kedatangan tamu di kantor saya, 5-6 orang. Di antara mereka Fahd el Fouz dan Syamsu Rahman. Mereka memaksa pemenang lelang segera diumumkan,” kata Zen.

Mereka adalah utusan Senayan, dalam hal ini DPR atau Zulkarnaen. Di ruangan itu, Zen ditemani pejabat pembuat komitmen Undang Sumantri.

”Di pertemuan itu, Fahd seolah-olah menelepon seseorang. Sepertinya dia mengatakan ’Halo Pak Menteri, saya di ruang bapak ini’,” kata Zen. Telepon yang seolah-olah kepada menteri itu ia tangkap sebagai tekanan agar segera mengumumkan pemenang lelang untuk perusahaan yang diusulkan utusan Senayan.

Padahal, ULP belum menyelesaikan analisis. Untuk perusahaan yang harus dimenangkan dalam proyek pengadaan laboratorium komputer senilai Rp 38 miliar, Syamsu membawa nama PT Batu Karya Mas (BKM), yang akhirnya menang. Esok harinya, karena tekanan itu, ULP mengumumkan pemenangnya.

Padahal, dokumen penawaran PT BKM tidak memenuhi syarat. Zen berselisih dengan koleganya, Bagus Natanegara, Kepala Seksi Perlengkapan Bagian Umum Ditjen Pendidikan Islam. Bagus menyebut orang-orang yang datang dengan kode ”anak-anak jin”.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Pengadaan Al Quran

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com