Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkunjung Lagi ke "Negeri Banjir"

Kompas.com - 05/03/2013, 09:40 WIB
Joseph Osdar

Penulis

KOMPAS.com - Rabu, 6 Maret 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono tiba di negeri romantik yang dibelah Sungai Danube atau Duna, Hongaria. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, Presiden Yudhoyono akan bertemu dengan Presiden Hongaria Janos Ader dan membicarakan berbagai masalah, terutama di bidang ekonomi.

”Indonesia menilai penting posisi strategis Hongaria sebagai pintu masuk kepentingan ekonomi Indonesia di negara-negara kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah,” kata Teuku Faizasyah di Jakarta, beberapa hari sebelum keberangkatan Presiden dan rombongan ke Berlin dan Hongaria.

Hampir 11 tahun lalu, yakni tanggal 10 dan 11 September 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengunjungi Hongaria. Selain didampingi suaminya, Taufiq Kiemas, ketika itu Megawati juga membawa sejumlah tokoh, antara lain Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi, anggota DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Hajriyanto Y Thohari, Rizal Mallarangeng, Denny JA, serta Cornelis Lay (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Dalam jamuan kenegaraan di Gedung Parlemen Hongaria di Budapest (ibu kota Hongaria), ketika itu, Presiden Hongaria Ferenc Madl memuji pemerintahan Megawati. ”Sumbangan Indonesia bagi penumpasan terorisme internasional, migrasi gelap, dan perdagangan obat bius internasional cukup nyata,” katanya.

Presiden Madl menyampaikan pula, para pengusaha Hongaria berhasrat memasuki pasar luas Indonesia dan mereka yakin barang-barangnya dapat diterima dengan baik. ”Dengan senang hati kami dapat menyatakan bahwa pasar Hongaria dibuka lebar bagi barang-barang Indonesia yang beraneka ragam, dan kami yakin bahwa usaha untuk mengimbangi perdagangan bilateral akan lebih mempermudah arus barang Indonesia ke Hongaria,” ujar Presiden Hongaria.

Pada kesempatan itu, Madl juga mengatakan, negerinya sering dilanda banjir. Namun, kata Madl, berkat musibah banjir itu, negaranya kaya akan pengalaman di bidang hidrologi serta pencegahan dan perlindungan terhadap banjir. ”Kami bersedia membagi pengalaman itu dengan ahli-ahli Indonesia,” ujar Madl.

Mungkin, kini, Indonesia bisa bertanya lagi soal pengalaman mengatasi banjir. Siapa tahu Sungai Ciliwung bisa menjadi wisata air seperti di Sungai Danube yang membelah Budapest. Dengan menumpang kapal pesiar yang hilir mudik di sungai itu, kita bisa menikmati kota Budapest sambil mendengarkan pemandu wisata yang cantik mengisahkan sejarah Hongaria diiringi alunan musik Mozart. Kita harus bermimpi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com