Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Gali Keterangan Anas soal Aliran Dana Century

Kompas.com - 04/03/2013, 11:22 WIB
Haris Firdaus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR mendatangi rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (4/3/2013) pagi. Mereka ingin menggali keterangan Anas soal kasus Century.

Menurut anggota Timwas Century dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, salah satu informasi yang ingin digali dari Anas adalah soal aliran dana Century. "Yang kita butuhkan sesungguhnya bukan data ihwal peristiwa hukum atau fakta hukum lagi, tapi sampai sejauh mana Anas memberi informasi tentang aliran dana," tutur Yani sebelum masuk ke rumah Anas.

Terkait peristiwa pidana dalam kasus Century, menurut Yani, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki data yang lebih komplet. "Kalau peristiwa pidananya, KPK jauh lebih maju," ujarnya.

Menurut Yani, bila Anas memiliki data terkait aliran dana Century, hal itu sangat penting. Pasalnya, hingga sekarang, data aliran dana itu memang belum jelas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kata Yani, juga belum memiliki data yang komplet. "Jangankan kita sendiri, soal aliran dana ini PPATK saja belum bisa menembus layer ketiga dan keempat," katanya.

Yani menegaskan, apabila Anas memiliki data terkait aliran dana Century, dia harus berani membongkarnya. "Kalau memang Anas mengetahui ini, saatnya dia membongkar ini semua supaya tidak menjadi beban untuk rezim sekarang," ungkapnya.

Saat ini, sudah ada lima dari sembilan anggota tim kecil bentukan Timwas Century yang datang ke rumah Anas. Selain Yani, mereka yang sudah datang adalah Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Syarifuddin Suding (Fraksi Hanura), Hendrawan Supratikno (Fraksi PDI-P), dan Chandra Tirta Wijaya (Fraksi PAN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com