Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Anas, Fokus ke Proses Hukum

Kompas.com - 03/03/2013, 10:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara terkait penetapan tersangka Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga polemik pasca-mundurnya Anas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. SBY berharap Anas fokus pada perkara hukum yang menjeratnya.

"Kalau urusan hukum, saya berharap Saudara Anas Urbaningrum fokus dan bersiap diri untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh KPK," kata SBY di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu ( 3/3/2013 ), sebelum bertolak ke Jerman.

Seperti diberitakan,  Anas ditetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang pada Jumat (22/2/2013) lalu. Ia menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Demokrat keesokan harinya. Selama ini, SBY belum berkomentar kepada publik. Ia hanya menyampaikan pandangannya kepada internal partai.

Sementara itu, melalui wawancara khusus dengan sejumlah media massa, Anas banyak menyampaikan pernyataan terkait internal Demokrat maupun kasusnya. Bahkan, Anas menyinggung pertemuan antara M Nazaruddin dengan politisi senior Demokrat Amir Syamsuddin yang membahas masalah Hambalang.

SBY mengaku mengikuti dinamika politik pasca-penetapan tersangka Anas. Ia menilai, permasalahan hukum Anas sudah masuk ke ranah politik. Akhirnya, menurut SBY, sudah terjadi campur aduk antara hukum dengan politik. Ia mengatakan, dengan fokus kepada proses hukum, Anas dan tim pengacara bisa melakukan pembelaan. SBY mengaku senang jika Anas nantinya ternyata tidak terbukti terlibat dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Karena sejumlah kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat bagaimanapun membawa kerugian menurunkan citra dan nama baik Partai Demokrat. Tentu ada kepentingan Partai Demokrat, mudah-mudahan Pak Anas bebas dari dakwaan kemudian dinyatakan tidak bersalah, dan itu membawa kebaikan," kata SBY.

"Marilah kita serahkan tegaknya hukum dan keadilan yang akan ditegakkan oleh penegak hukum. Kita hormati proses itu. Segala sesuatunya tentu akan berjalan transparan. Kalau tidak logis rakyat juga akan tahu," ujar SBY.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat
Apa Kabar Kasus Century?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com