Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Periksa Kepala Kwarnas Pramuka

Kompas.com - 26/02/2013, 01:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kwarnas Pramuka, Azrul Azwar, Senin (25/2/2013), dimintai keterangan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait soal penggunaan APBN tahun 2010 untuk kegiatan Pramuka sebesar Rp 4,3 miliar tanpa melalui prosedural yang lazim.

Pemeriksaan itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 16.30 WIB. Sesuai pemeriksaan, Azrul Azwar menjelaskan soal pemakaian dana APBN untuk kegiatan Pramuka.

"Jadi, itu ditanyakan terkait laporan anggaran APBN 2010," katanya.

Yang jelas, kata dia, dana itu digunakan untuk program. "Pramuka tidak bisa vakum dari berbagai kegiatan dan memang anggarannya untuk merealisasikan program. Tapi kalau itu dianggap salah, akan saya kembalikan," katanya.

Bahkan, dirinya menjelaskan soal audit BPKP terkait penggunaan dana itu. "Jadi, tidak ada apa-apa di dalamnya," katanya.

Ia menambahkan, dalam penggunaan dana itu dirinya juga sudah meminta izin kepada Kemenpora. "Tapi tidak dijawab," katanya.

Saat ditanya wartawan alasan penggunaan dana untuk 2011 dari APBN untuk kegiatan Pramuka, ia mengakui dirinya salah, tetapi tidak bisa diam untuk menggunakan anggaran itu dalam kegiatan Pramuka.

"Karena Pramuka banyak kegiatan, persiapan jambore, perkemahan. Itu semua harus dibiayai," katanya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung enggan memberikan penjelasan terkait kasus itu karena masih dalam penyelidikan.

"Yang namanya penyelidikan itu sesuai prosedural tidak boleh diberitakan kecuali kalau sudah masuk ke tingkat penyidikan dan ada penetapan tersangka. Jadi, saya tidak bisa ngomong soal itu. Kalau berbicara nanti akan mengganggu penyelidikan," kata salah seorang pejabat di Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com