Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD: Aceh Damai dengan Dialog, Kenapa Papua Tidak?

Kompas.com - 22/02/2013, 16:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah La Ode Ida menyesalkan penembakan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua. DPD pun meminta Presiden untuk segera menggelar dialog dengan para kelompok bersenjata agar persoalan Papua bisa segera selesai.

"Kami melihat ke belakang, sudah sering terjadi (penembakan). Setidaknya sudah ada 50 orang ditembak hingga tewas tahun lalu. Problemnya adalah kenapa tidak diselesaikan? Ini pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah," ujar La Ode Ida, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

La Ode menuturkan, DPD sempat membentuk panitia khusus (pansus) Papua yang menghasilnya rekomendasi perlunya dialog khusus antara Jakarta-Papua. "Sudah kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berdialog. Tapi rekomendasi ini selalu diabaikan. Aceh selesai dengan dialog, kenapa Papua tidak? Ini diskriminasi. Cobalah pemerintah ajak mereka berdiskusi," ucapnya.

Selain itu, La Ode menyoroti soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang semakin menunjukkan adanya tingkat bahaya di tanah Papua. Hal ini bisa berdampak psikologis pada masyarakat Papua yang harus terus hidup dalam ketakutan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan, kasus penembakan ini hanyalah masalah permukaan yang terjadi di Papua. Jimmy menuturkan, warga Papua hingga kini masih belum merasakan kemerdekaan.

"Masyarakat sipil ditendang keluar dari wilayahnya. Digusur sampai tiga kali tapi kami sabar. Tapi kalau sudah empat kali digusur, ini keterlaluan," tukas Jimmy.

Jimmy juga mengkritisi sikap pemerintah yang kerap menyalahkan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang dari penembakan. Menurutnya, kekuatan OPM tidak sebanyak Gerakan Aceh Merdeka yang belasan ribu. "OPM hanya paling 1.000, dan setiap tahun ada berita anggota OPM menyerahkan diri. Jadi tinggal berapa sih yang tinggal di gunung?" imbuh Jimmy.

Menurut Jimmy, semua orang Papua ingin merdeka tapi tidak harus keluar dari NKRI. "Semua orang Papua itu mau merdeka. Tapi apakah merdeka dalam pengertian self state terpisah dari NKRI? Tidak semua," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com