Anas: Biarkan KPK Bekerja Profesional dan Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja secara profesional dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dalam kasus ini, nama Anas disebut diduga menerima aliran dana yang berasal dari proyek tersebut.

"Biarkan KPK bekerja secara profesional dan mandiri, tanpa tekanan, opini, politik, dan pihak lain sehingga prosesnya berjalan tepat dan adil," kata Anas, saat ditemui sehabis Sholat Jum'at, Jalan Teluk Langsa, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

KPK sendiri akan melakukan gelar perkara kasus Hambalang yang berkaitan dengan Anas. Melalui gelar perkara itu, KPK akan menentukan kelanjutan penyelidikan aliran dana Hambalang apakah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika dinaikkan ke tahap penyidikan, akan ada tersangka baru dalam kasus ini.

Saat disinggung mengenai pemberian Toyota Harrier dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin saat dia masih menjadi anggota Komisi X DPR, Anas menolak berkomentar.

"Yang sudah disampaikan lawyer itu paling benar," kata Anas.

Sebelumnya, kuasa hukum Anas, Firman Wijaya mengatakan, mobil itu bukanlah gratifikasi. Mobil itu dibeli Anas senilai Rp 670 juta dengan cara dicicil. Pada akhir Agustus 2009, Anas menyerahkan Rp 200 juta kepada Nazaruddin sebagai uang muka pembayaran mobil itu, disaksikan Saan Mustopa, Pasha Ismaya Sukardi, Nazaruddin, dan Maimara Tando.

Februari 2010, kata Firman, Anas membayar cicilan kedua kepada Nazaruddin senilai Rp 75 juta yang disaksikan oleh M Rahmad. Kemudian setelah Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui kongres pada Mei 2010, Harrier itu dikembalikan kepada Nazaruddin dalam bentuk uang. Terkait mobil tersebut, pihak KPK telah mendapatkan bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan 2012.

Nazaruddin diketahui membeli Toyota Harrier di sebuah dealer mobil di Pecenongan, Jakarta Pusat, September 2009, seharga Rp 520 juta. Mobil itu kemudian diatasnamakan Anas dengan nomor polisi B 15 AUD. Sementara, mengenai penyelidikan Hambalang, KPK pernah meminta keterangan Anas. Namun, KPK tak pernah menetapkan status hukum apa pun untuk Anas.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang