Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jam Kerja Presiden

Kompas.com - 19/02/2013, 08:48 WIB
Joseph Osdar

Penulis

KOMPAS.com - Senin malam, tanggal 9 September 2002, di Budapest, Hongaria, seorang perempuan bernama Nuryati bertanya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Bagaimana Ibu membagi waktu untuk keluarga dan urusan pribadi di tengah padatnya sebagai presiden?” tanya Nuryati kepada Megawati dalam pertemuan Presiden dengan warga Indonesia di negeri yang dilalui sungai romantis Danube itu.

”Harus saya katakan, sejak menjabat sebagai presiden, waktu untuk kepentingan pribadi tinggal 10 persen. Selebihnya habis untuk urusan kenegaraan, karena jam kerja presiden sebenarnya sampai pukul empat sore. Namun, kenyataannya, saya harus menerima tamu hingga pukul sebelas malam,” kata Megawati dengan suara agak serak.

Sebagai manusia biasa, menurut Megawati, dirinya ingin memiliki privasi. ”Sebenarnya saya dan putri saya, Puan, senang jalan mencari makanan yang enak, mulai dari kelas kaki lima hingga restoran besar. Namun, setelah menjadi presiden, hal itu tidak mungkin lagi saya lakukan. Sebab, kalau saya makan di satu tempat tidak mungkin hanya berdua, minimal harus 15 orang bersama pengawal,” kata Megawati.

Megawati merasa masih beruntung karena putra-putrinya sudah berkeluarga sehingga tidak perlu diurus lagi. ”Namun, saya tetap mengatur makanan yang harus disiapkan. Kalau sudah malam cucu saya datang, tetapi di sisi lain saya harus menerima tamu, saya akan biarkan cucu saya ikut di dekat saya. Saya biarkan dia bermain, sementara saya berkonsentrasi pada persoalan yang harus dibahas,” tuturnya.

Maka, ketika itu, Megawati berharap DPR membuat undang-undang yang mengatur cuti presiden supaya tidak menimbulkan cemooh. ”Ketika presiden sedang beristirahat, dikatakan presiden bisanya hanya jalan-jalan. Saya kira wajar presiden mempunyai hak cuti. Sebab, presiden negara lain pun, seperti Presiden Amerika, juga mempunyai hak cuti,” ujarnya.

Menghina

Megawati juga mengatakan, reformasi dan demokratisasi membuat orang merasa berhak melakukan apa saja. Bahkan, dengan kebebasan itu, semuanya juga merasa berhak mencemooh, menghujat, dan menghina. ”Sebagai manusia biasa, presiden itu juga memiliki perasaan. Ketika dicemooh, dihujat, ia juga tersinggung dan sakit hati,” kata Megawati.

Urusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagaimana? Tiap Selasa, ia meluangkan waktu untuk partainya di Lenteng Agung, Jakarta. Presiden 1999-2001 Abdurrahman Wahid tiap Jumat mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa. Urusan partai, bagi presiden atau wakil presiden, memang sangat perlu karena partai adalah pilar mutlak demokrasi. Akan tetapi, tentu mereka juga tidak terlepas dari hujatan dan hinaan. Jangan mundur mengurus partai di tengah hujan kritik. Namun, jangan sampai hal itu memunculkan pepatah baru, ”biar anjing menggonggong, kafilah membalas menggonggong”. (J Osdar)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Nasional
    Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

    Nasional
    Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

    Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

    Nasional
    Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

    Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

    Nasional
    PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

    PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

    Nasional
    Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

    Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

    Nasional
    Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

    Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

    Nasional
    Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

    Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com