Anas: Pakta Integritas Jadi Gerakan Nasional Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, Pakta Integritas yang dicanangkan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono telah menjadi gerakan nasional para kader partai pemenang Pemilu 2009 itu.

"Pakta integritas sesungguhnya penegasan komitmen, idealisme, dan etika Partai Demokrat yang harus dipegang teguh sebagai panduan sikap dan perilaku politik dari kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, di seluruh tingkatan," kata Anas ketika membuka acara penandatanganan Pakta Integritas di kantor DPP PD, Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Anas berharap, hal ini dapat menjadi langkah strategis dalam membangun tradisi politik yang berintegritas. Anas yakin, hal ini menjadi tahapan penting dan bersejarah bagi PD untuk menjadi partai yang mapan.

"Partai Demokrat ingin terus tumbuh, maju, dan berkembang, yang bisa dititipi harapan, ekspektasi, dan bisa memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Anas.

Berikut ini adalah 10 poin Pakta Integritas yang dicanangkan SBY.

1. Selalu menjaga integritas dan terus memajukan kesejahteraan bangsa negara, dan menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi kader yang bersih, cerdas, dan santun.

2. Dalam tugas utamanya adalah melayani masyarakat, adil dalam bekerja untuk semua, dan tidak melakukan keputusan yang diskriminatif antara suku, agama, gender dan berbagai perbedaan identitas lainnya.

3. Sesuai ideologi, dan platform Partai Demokrat, saya akan sungguh-sungguh memperkuat harmoni dan toleransi yang majemuk, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Demi tercapai semangat pembangunan, saya akan bekerja dengan keras untuk meningkatkan kehidupan rakyat yang miskin dengan langkah prorakyat yang sedang dilakukan pemerintah akan saya jalankan dan tingkatkan.

5. Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat pada konstitusi, hukum, dan aturan yang berlaku, sebagai cerminan sikap pada warga negara yang baik dan kader partai yang amanah dan tanggung jawab.

6. Sebagai kader Partai Demokrat yang saat ini sedang menjalankan tugas legislatif dan yudikatif, saya akan menjalankan moral dan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi, kapabel, dan responsif, dan bekerja sekuat tenaga bagi bangsa dan negara.

7. Sebagai pejabat publik, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, suap, asusila, narkoba, dan pelanggaran berat tersebut. Bila saya tersangka, terdakwa, dan terpidana, sesuai dengan kode etik, saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dewan kehormatan.

8. Bila saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam kasus korupsi, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di Partai Demokrat dan siap menerima sanksi pemecatan dari dewan kehormatan partai.

9. Sebagai pejabat negara dan publik serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data kekayaan saya kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat beserta NPWP saya.

10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan pelaksanaan APBN dan APBD maka saya yang bertugas menjabat eksekutif atau legislatif berjanji untuk tidak melakukan penyimpangan. Saya siap menerima sanksi organisasi bila saya melakukan penyimpangan dari apa yang saya janjikan.

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Kemelut Demokrat