Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Capres PDI-P tak Dikotomikan Tua dan Muda

Kompas.com - 12/02/2013, 23:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan partainya tidak membeda-bedakan antara kader tua dan kader muda untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Sampai saat ini PDI-P belum membahas soal pencalonan presiden.

"PDI-P tidak melakukan dikotomi antara anggota yang muda dan tua atau senior untuk Pemilu Presiden 2014," kata Puan seusai menjadi juri cerdas cermat empat pilar kebangsaan bagi pelajar SLTA se-Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (12/2/2013). Namun, dia mengatakan bahwa keputusan soal calon presiden dari PDI-P akan sangat bergantung pada hasil rapat kerja nasional PDI-P.

Selain itu, imbuh Puan, penentuan calon presiden dari PDI-P juga tergantung pada keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dia pun menolak menjawab soal peluangnya maju dalam Pemilu 2014, misalnya berpasangan dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo. "Itu terserah Ketua Umum PDI-P," tepisnya.

Survei

Sebelumnya, survei yang digelar Pusat Data Bersatu (PDB) menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai kandidat yang paling diminati publik. Dukungan responden kepada Jokowi bahkan melebihi suara untuk Megawati. Meski demikian, dalam bagian lain survei, Megawati tetap menempati peringkat pertama tokoh nasional paling populer.

"Temuan yang cukup mengejutkan, Jokowi suaranya paling tinggi di antara yang lain, menyalip Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie, dan lainnya," kata Ketua Lembaga Survei PDB Didik Rachbini dalam acara Dinamika Baru Bursa Capres 2014 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (6/2/2013). Dia menduga, masyarakat butuh sosok baru dan ingin perubahan.

"Ini bisa mengubah peta 2014," kata Didik. Survei ini digelar pada 3-18 Januari 2013 dengan 1.200 responden yang berasal dari 30 provinsi. Jokowi mendapatkan dukungan 21 persen suara, disusul Prabowo dengan 17 persen, dan Megawati 11,5 persen. Suara yang didapatkan Jokowi dalam survei ini tak hanya datang dari responden di Pulau Jawa.

Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, Jokowi selama ini mampu menjaga optimisme publik. "Jokowi pintar memasarkan programnya. Namun, kita tunggu saja karena baru sekitar tiga bulan menjabat," ujarnya.

Berita terkait dapat dibaca pula pada topik Geliat Politik Jelang 2014

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com