Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dinilai Masuk dalam Dinamika Politik

Kompas.com - 12/02/2013, 11:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika mengatakan, bocornya surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) atas nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberikan kesan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah masuk dalam dinamika politik. Oleh karena itu, Pasek, yang juga politisi Demokrat, meminta agar KPK segera memecat oknum yang membocorkan dokumen rahasia itu. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mengembalikan independensi KPK.

"Jangan sampai KPK dianggap sembrono karena bocornya dokumen rahasia. Kalau begini, kesannya KPK mengikuti irama dan dinamika politik, KPK berkejaran dengan waktu rapat partai tertentu. KPK seperti bekerja dikejar deadline (penetapan tersangka Anas)," ujar Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika, Selasa (12/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Ia mengungkapkan, KPK harus melakukan investigasi internal untuk menelusuri siapa pembocor sprindik yang disebut-sebut palsu itu. Pasek yakin, dalam waktu 2 x 24 jam, pembocor Sprindik untuk Anas bisa dilacak.

"Kalau sudah dilacak, umumkan ke publik. Kalau di staf ada mekanismenya, kalau di pimpinan silakan komite etik. Jangan sampai satu dua orang merusak nama KPK. Kalau perlu dipecat," kata dia.

Sprindik yang menyatakan Anas telah menjadi tersangka itu bocor ke sejumlah media, pekan lalu. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi membantahnya. Ia mengatakan, informasi apa pun dari KPK yang tidak bersumber dari dirinya dan pimpinan atau pihak yang ditunjuk pimpinan adalah berita bohong.

Namun, hal berbeda justru disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Abraham, sudah ada kesepakatan soal sprindik Anas, tetapi harus ada tanda tangan seluruh pimpinan. Proses penerbitan sprindik sejatinya hanya diketahui segelintir orang dengan posisi penting di KPK yakni satuan tugas kasusnya, direktur penyelidikan, direktur penyidikan, deputi di bidang penindakan, hingga pimpinan KPK. KPK pun langsung menggelar rapat pimpinan membahas kemungkinan bocornya sprindik tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

    Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

    PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

    Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

    Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

    Nasional
    Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

    Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

    Nasional
    Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

    Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

    Nasional
    Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

    Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

    Nasional
    Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

    Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

    Nasional
    PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

    PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

    Nasional
    Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

    Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

    Nasional
    Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi 'Online'

    Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi "Online"

    Nasional
    MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

    MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

    Nasional
    16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

    16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

    Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

    Nasional
    Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi 'Online'

    Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com