Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Islam Tak Kunjung Kompak

Kompas.com - 10/02/2013, 19:25 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam survei lembaga independen memprediksi pemilu 2014 sebagai puncak dari kejatuhan parpol Islam.  Elektabilitas parpol Islam berada jauh di bawah parpol beraliran sekuler yang merajai papan atas dan tengah hasil lembaga survei.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Yudi Latief menilai, merosotnya elektabilitas parpol beraliran Islam karena masalah kekompakan antar parpol jenis itu sendiri. "Parpol Islam tidak cukup kompak. Sekarang tidak ada kolektivitas di antara mereka tapi lebih pada kepentingan pribadi," kata Yudi di Jakarta, Minggu (10/2/2013).

Yudi menjelaskan, apapun partai Islamnya sebenarnya konstituen yang diperebutkan sama, berlatar belakang muslim. Saat memperebutkan konstituen muslim itu, parpol Islam harus memperjuangkan konstituen loyalnya. Parpol Islam, kata Yudi, harus memiliki ciri khas perjuangan politik agar dapat membedakan dirinya dengan parpol sekuler.

"Hukum pemasaran politik akar rumput sendiri harus diamankan oleh mereka. Baru kemudian menjangkau .swing voter yang harus ditarik. Untuk mengamankan captive maka harus mengamankan pemeluk teguh dulu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi melihat, merosotnya elektabilitas parpol Islam harus dirunut dalam kerangka sejarah parpol di Indonesia. Menurutnya, dalam kerangka sejarah itu sejak masa orde baru keberadaan parpol Islam terpinggirkan. Sebab, di masa Orba mantan Presiden Suharto dikelilingi oleh kalangan militer yang phobia atas Islam.

"Saat itu ada gagasan deparpolisasi partai Islam, muncul Islam yes parpol Islam no. Gagasan itu lah yang diabsorb oleh Orde Baru untuk marginalisasi parpol Islam, ada legitimasi intelektual sehingga proses perjuangan politik Islam dalam posisi marginal," tutur Viva.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menekankan, kondisi kontemporer politik Indonesia menganut sistim demokrasi liberal. Hal itu mengarah pada perbedaan ideologi parpol menjadi tidak nyata.

Implementasi ideologi politik Islam, kata Viva, hampir tidak berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi liberal kepentingan politik yang akan menyatukan kekuatan parpol Islam.

"Dalam sejarahnya sendiri parpol Islam toh tidak pernah bersatu, semuanya terpecah dalam parpol berbasis Islam. Tapi Kalau ini bisa disatukan sebenarnya bisa jadi penyeimbang parpol lain (Sekuler)," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com