Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat, SBY Kumpulkan Majelis Tinggi Demokrat

Kompas.com - 07/02/2013, 23:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan pertemuan dengan jajaran Majelis Tinggi Demokrat di kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013).

"Beliau sudah punya rencana untuk panggil semua anggota Majelis Tinggi besok sore," kata anggota Dewan Pembina Demokrat yang juga adalah Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan seusai bertemu dengan SBY di Puri Cikeas, Kamis (7/2/2013) malam.

Selain Syarif, ikut dalam pertemuan itu tiga menteri asal Demokrat lainnya, yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri ESDM Jero Wacik, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Pertemuan digelar sekitar 1,5 jam.

Majelis Tinggi Demokrat terdiri dari sembilan elite Demokrat, yakni SBY, Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jenderal DPP Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.

Syarif mengatakan, dalam pertemuan tadi, SBY meminta penjelasan situasi internal Demokrat selama SBY melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sekaligus umrah. Menurut dia, SBY juga sudah menerima laporan langsung dari para pengurus daerah.

SBY, lanjut Syarif, menyebut sudah memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah Demokrat. "Beliau (SBY) sudah punya solusi saat shalat subuh di Mekkah dan Madinah. Opsi itu adalah bagaimana menata kembali Partai Demokrat dan bagaimana konsolidasi untuk semua kader partai. Menata kembali integritas kader, bagaimana etika politik santun, bersih, dan cerdas dijalankan konsisten," kata dia.

Ketika ditanya apakah SBY menjelaskan bentuk konkret solusi, menurut Syarif, SBY akan memaparkannya dalam pertemuan Majelis Tinggi besok. "Pokoknya tunggu aja besok," pungkas dia.

Seperti diberitakan, polemik Demokrat kembali mencuat setelah rilis hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Dugaan keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi Hambalang disebut menjadi salah satu faktor penyebab terus merosotnya elektabilitas Demokrat.

SBY bahkan sampai menanggapi hasil survei itu dari Arab Saudi. SBY menyebut penyelesaian kasus yang terkatung-katung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi dampak kemerosotan terhadap posisi Partai Demokrat.

Presiden meminta KPK segera menuntaskan berbagai kasus secara tepat dan jelas. "Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Termasuk kasus Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mendapat sorotan luas masyarakat, tetapi KPK belum menentukan putusannya," kata SBY.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Demokrat Terjun Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

    Nasional
    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

    Nasional
    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

    Nasional
    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

    Nasional
    SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

    Nasional
    Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

    Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

    Nasional
    Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

    Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

    Nasional
    KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

    KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

    Nasional
    Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

    Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com