Kata DPR, Keputusan Bawaslu soal PKPI Hanya Rekomendasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 12 Tahun 2013 yang membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penentuan parpol, khususnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dinilai hanya bersifat rekomendasi dan tidak mengikat. Artinya, KPU tidak wajib melaksanakan putusan Bawaslu terkait diloloskannya menjadi peserta Pemilu 2014.

"Sifat keputusan Bawaslu itu rekomendasi. Artinya, KPU boleh melaksanakan atau tidak melaksanakan," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, Kamis (7/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Malik menjelaskan, jika KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu, PKPI bisa mengadukannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Hasil PT TUN ini masih bisa diproses banding ke Mahkamah Agung.

"Saya yakin, data administrasi yang dimiliki KPU dan data hasil faktual KPU akan lebih valid. Karena itu, kalau KPU banding, saya yakin hasilnya tetap 10 parpol yang lolos," ujar Malik.

Namun, kata Malik, ia juga meragukan keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI itu. Sebab, Bawaslu tak melakukan pengecekan sampai ke lapangan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ia mendesak KPU untuk menempuh langkah banding jika PKPI mengadukan ke PT TUN.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, keputusan Bawaslu tidak final dan masih bisa dilanjutkan prosesnya di pengadilan.

"Bagaimana bisa final, kan yang menentukan peserta pemilu KPU bukan Bawaslu. Itulah kenapa diberi ruang, dari Bawaslu, PT TUN, sampai MA," ujar Ganjar.

Seperti diberitakan, Bawaslu mengabulkan permohonan PKPI, yang selama ini tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, untuk jadi peserta Pemilu 2014.

Keputusan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2013 membatalkan keputusan KPU tentang penentuan parpol, khususnya PKPI. Keputusan disampaikan anggota majelis pemeriksa, Muhammad, didampingi Nasrulah, Endang, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron, dalam sidang keputusan Bawaslu di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa mulai pukul 23.00. Persengketaan terjadi sejak KPU mengeluarkan SK KPU No 5/2013 tentang 10 parpol yang lolos proses verifikasi faktual.

”Secara kuantitatif, bukti yang disodorkan PKPI paling signifikan dalam memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, baik dari kepengurusan, keanggotaan, maupun keterwakilan perempuan,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad.

Dari 17 permohonan gugatan yang diajukan ke Bawaslu, hanya 14 permohonan yang diproses. Dari 14 yang diproses, 3 parpol lagi menunggu keputusan, yaitu Partai Republik, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.