Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Biarkan Jokowi Penuhi Janjinya Benahi Jakarta

Kompas.com - 07/02/2013, 15:20 WIB
ING

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menempatkan kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di peringkat teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi, 21 persen. Tak tanggung-tanggung, ia melampaui mantan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (11,5 persen) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (17 persen).

Merespons survei ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta agar Joko Widodo alias Jokowi menyelesaikan janji-janjinya dalam kampanye Pilkada DKI untuk membangun Ibu Kota.

"Menurut pendapat saya, Pak Jokowi biarlah menyelesaikan janji-janjinya dahulu membangun DKI yang lebih baik selama lima tahun ke depan sebagai Gubernur DKI," ujar Tjahjo dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (7/2/2013).

Menurutnya, Jokowi bukan tipikal orang yang akan meninggalkan janji-janjinya untuk meraih kesempatan yang lebih tinggi. "Baru beberapa bulan sebagai Gubernur DKI, sudah akan buat janji kampanye lagi untuk nasional (capres 2014). Saya kira Pak Jokowi bukan tipe begitu," papar Tjahjo.

Ia yakin, Jokowi merupakan sosok yang amanah dalam menjalankan tugas partai dan memimpin DKI Jakarta sebagaimana harapan masyarakat yang memilihnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Survei PDB Didik J Rachbini juga menyatakan keterkejutannya dengan hasil survei yang dilakukan pada 3-18 Januari 2013 itu. "Ini bisa mengubah peta 2014," kata Didik dalam jumpa pers, kemarin.

Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, Jokowi selama ini mampu menjaga optimisme publik. "Jokowi pintar memasarkan programnya. Namun, kita tunggu saja karena baru sekitar tiga bulan menjabat," ujarnya.

Dinamika politik jelang pemilu dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

    Nasional
    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

    Nasional
    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

    Nasional
    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

    Nasional
    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com