Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuding Aktivis Bocorkan Data Pajak, SBY Dianggap Kalap

Kompas.com - 07/02/2013, 07:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak seperti biasanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan nama jelas di dalam sebuah media massa. Ia menuding Fuad Bawazier, Ratna Sarumpaet, dan Adhie Massardi sebagai pihak yang melaporkan tudingan pengemplangan pajak keluarga Presiden seperti yang ditulis dalam liputan investigasi The Jakarta Post.

Sikap Presiden ini menunjukkan kekalapan dirinya lantaran skandal pajak itu terbongkar. "Menurut saya, sikap SBY tersebut refleksi kekalapan SBY atas terbongkarnya dugaan skandal pajak keluarganya," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra, saat dihubungi wartawan, Kamis (7/2/2013).

Menurut Indra, Presiden seharusnya tidak perlu berbicara seperti itu. Sikap yang diambil Presiden Yudhoyono itu disebutnya tidak elegan dan bisa menjatuhkan kewibawaannya. "Kayak tidak punya staf saja, padahal SBY punya menteri, jubir, staf khusus, dan tim ini-itu," katanya.

Indra juga melihat pernyataan Presiden Yudhoyono yang menyebutkan Fuad Bawazier sempat berkasus menunjukkan upaya saling sandera. "Ini sudah saling serang dan saling sandera, di mana sebelumnya diduga kuat saling melindungi dengan adanya 'kartu' masing-masing," kata Indra.

Dalam jumpa pers di sela-sela kegiatan umrah di Jeddah, Arab Saudi, Presiden Yudhoyono sempat melakukan klarifikasi soal tudingan pengemplangan pajak. Ia balik menuding bahwa aktivis Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier sebagai pihak yang melaporkan penggelapan pajak yang dituduhkan kepadanya seperti ditulis harian The Jakarta Post.

Dalam jumpa pers itu, secara khusus Presiden Yudhoyono menyoroti sepak terjang Fuad. Ia menyebutkan, sejak enam tahun lalu, dia sempat akan mengangkat Fuad sebagai menteri. ''Tapi di saat terakhir, saya dapat data dari KPK kalau diangkat nanti akan jadi masalah besar. Jadi saya menyelamatkan beliau. Berhentilah dalam menuduh dan curiga. Pandai-pandailah berintrospeksi. Junjunglah kebenaran,'' ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

    Nasional
    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

    Nasional
    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com