Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Beda, Lagi-lagi Demokrat Jeblok

Kompas.com - 06/02/2013, 18:14 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lagi-lagi elektabilitas Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terpotret jeblok dalam survei. Kali ini, hasil tersebut berdasarkan survei yang digelar Pusat Data Bersatu (PDB) pada 3-18 Januari 2013.

"Elektabilitas (partai) tak jauh berbeda dengan survei sebelumnya," kata Ketua Lembaga Survei PDB Didik Rachbini dalam acara Dinamika Baru Bursa Capres 2014 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (6/2/2013). Partai Golkar dan PDI-P bersama-sama memimpin perolehan suara, sementara Partai Demokrat kembali jeblok.

Survei PDB menggunakan rentang kesalahan plus-minus 2,8 persen, menjaring 1.200 responden berusia minimal 17 tahun dari 30 provinsi. Menggunakan pertanyaan apa partai politik yang diinginkan pada Pemilu 2014, Partai Golkar dan PDI-P sama-sama mendapatkan 14 persen suara responden.

Elektabilitas Partai Demokrat kembali jeblok di survei ini meski sedikit lebih baik dari perolehan suara dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Partai Demokrat mendapatkan 9,9 persen suara di survei PDB, masih saja kurang dari separuh suara Pemilu 2009.

Didik mengatakan, Partai Golkar dan PDI-P dinilai sebagai partai yang stabil dalam dunia politik. Kedua partai ini pun telah dikenal masyarakat sejak lama. Sementara turunnya posisi Demokrat ditengarai juga karena sejumlah kadernya tersandung kasus korupsi.

Menempel ketat Partai Demokrat, Partai Gerindra menempati peringkat keempat survei dengan 8,7 persen suara. Menyusul PKB mendapatkan 6,7 persen, Partai Nasdem 5,5 persen, PAN 4,5 persen, dan PPP 3,4 persen. PKS juga terpetakan jeblok dengan 2,9 persen pilihan responden dan Partai Hanura kembali di posisi buncit dengan 0,5 persen.

Bila survei SMRC mendapatkan lebih dari 30 persen responden belum menentukan pilihan, survei PDB hanya mencatat 13,6 persen responden yang menyatakan belum tahu akan memilih partai apa pada Pemilu 2014. "Yang (menjawab) masih rahasia, 11,4 persen, golput 3,6 persen," papar Didik.

Berita terkait dapat pula dibaca dalam topik Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

    Nasional
    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    [POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com