Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya: Terserah JK, Mau atau Tidak Digaet NasDem

Kompas.com - 26/01/2013, 10:30 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, M Jusuf Kalla (JK), disebut-sebut bakal diusung Partai NasDem sebagai calon presiden 2014. Ketua Majelis Nasional Partai NasDem Surya Paloh telah memberi lampu hijau akan menggaet atau menggandeng JK pada Pemilu 2014.

"Untuk gaet beliau (JK), ya terserah beliau, mau digaet atau enggak?" kata Surya seusai Kongres Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jumat (25/1/2013) malam. JK menghadiri Kongres Partai NasDem, Jumat malam. Mantan Wakil Presiden RI ini tampak duduk berdampingan dengan Surya Paloh. Kedatangan JK malam itu, menurut Surya, tidak bicara soal pencapresan.

"Jusuf Kalla ini yang paling fleksibel berkomunikasi. Tokoh yang paling mudah (berkomunikasi) ya dia. Bersahabat dengan NasDem, pasti bersahabat juga dengan semuanya," terangnya.

Jusuf Kalla yang ditemui seusai acara juga mengaku hanya menghadiri undangan Surya. Ia membantah telah membicarakan rencana Pemilu 2014 dengan Surya. "Enggak ada, ini khusus menghadiri undangan saja," ujar JK.

Setelah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014, Partai NasDem belum menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Sebagai satu-satunya partai baru yang lolos, NasDem kini fokus pada tahapan pemilu legislatif. "Terkait pencapresan, bagaimanapun sistem pemilu kita ada dua tahap, legislatif dan pemilihan presiden. NasDem sadar, partai baru harus melihat, sejauh mana pilihan partai ini, perolehan kursinya dari pileg itu sendiri. Melihat fakta di lapangan," terang pemimpin Media Group itu.

Surya sendiri akan resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres NasDem yang berlangsung Sabtu ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com