Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Mundur, Iklan Nasdem di MNC Group Dihentikan

Kompas.com - 21/01/2013, 15:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, dengan keputusannya mundur dari keanggotaan di Partai Nasional Demokrat (Nasdem), iklan partai tersebut di seluruh MNC Group akan dihentikan. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Senin (21/1/2013).

"Terkait iklan tentunya dihentikan," ujar Hary, menjawab pertanyaan wartawan.

Sebelumnya, Hary, yang menjabat Ketua Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, menyatakan mundur dari partai tersebut. "Saya menyatakan mundur dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pakar. Mulai hari ini, saya bukan lagi anggota dari Partai Nasdem. Keputusan ini saya lakukan dengan berat hati," kata Hary.

Ia menyatakan, sejak bergabung dengan Partai Nasdem pada 9 Oktober 2011, Hary merasa telah melakukan upaya terbaik, baik energi, pikiran, dana, maupun risiko untuk berpartisipasi membesarkan Partai Nasdem. "Target utamanya lolos verifikasi dan lolos sebagai partai peserta pemilu. Saya merupakan bagian yang ikut meloloskan Nasdem," kata bos MNC Grup ini.

"Keputusan saya ini tidak mengenakkan, tapi pada satu titik saya harus memutuskan ini. Aktivitas politik harus tetap dijalankan. Destiny keterlibatan saya di politik adalah menjadi bagian dari perubahan untuk bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Saya ingin ikut andil secara nyata, langsung karena bagaimana pun politik menjadi satu bagian ideologi dan bagian dari masa depan kita," papar Hary.

Perpecahan di tubuh Nasdem mulai merebak ketika beredar kabar adanya faksi di dalam partai itu. Dikabarkan, Surya Paloh yang akan menjadi ketua umum partai itu berseberangan dengan faksi Hary Tanoe. Beberapa waktu lalu, kelompok Surya Paloh memecat Sekjen Garda Pemuda Nasional Demokrat (GPND), Saiful Haq.

Baca juga:
Hary Tanoe: Saya Mundur dari Partai Nasdem
Hary Tanoe Mundur karena Surya Paloh Ingin Jadi Ketua Umum

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Partai Nasdem Pecah
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com