Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Kritik Pencalonan Prabowo Jadi Capres 2014

Kompas.com - 29/12/2012, 06:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Komunikasi Politik Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarta mengkritisi pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014. Ia pun membandingkannya dengan sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tak kalah populer.

"Popularitas dan elektabilitas seorang Prabowo sampai hari ini selalu nomor satu. Fenomena apa ini? Apakah ini betul reward atas jasa Prabowo," ujar Bima, Jumat (28/12/2012), dalam diskusi di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Ia membandingkan dengan popularitas Jokowi. Menurut Bima, Jokowi juga mampu menyaingi kepopuleran Prabowo lantaran jejak rekamnya selama ini sebagai Wali Kota Solo yang dinilai sukses. Selain itu, gaya kampanye Jokowi saat pilkada di Jakarta juga mengundang simpati.

"Tapi Prabowo apa reward-nya? Apa kita lupa kenapa dia berhenti dari militer, apa karena dia punya sikap tegas. Di bagian mana tegasnya? Saya tidak habis pikir kawan-kawan 1998 yang menentang militerisme, dikatorsip jadi ganti kelamin, jadi permisif, dan berdamai dengan hal itu," tutur Bima.

Menurut Bima, kepopuleran Prabowo saat ini lantaran masyarakat lupa atau minim informasi akan sosok mantan Pangkostrad tersebut. "Politik memang kompromi, tapi ada hal yang tidak bisa dikompromikan. Kalau sistem reward and punishment ini tidak berjalan baik, maka demokrasi dalam masalah," kata Bima.

Prabowo sudah menyatakan diri akan maju menjadi calon presiden 2014 bersama Partai Gerindra. Pencalonannya ini memang sempat dikritik lantaran kasus-kasus pelanggaran HAM masa lampau. Namun, Prabowo mengaku napas demokrasi sudah menjadi keyakinannya sejak lama meski ia berasal dari kalangan militer. Ia pun menilai sistem demokrasi adalah satu-satunya sistem yang paling rasional bagi Indonesia.

"Di kalangan kami, demokrasi itu adalah keyakinan. Kami percaya bahwa negara yang begini luas, heterogen, butuh sistem yang paling rasional, yaitu sistem demokrasi," ujar Prabowo, Selasa (18/12/2012), saat memberikan public lecture dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate, di Four Seasons Hotel, Jakarta.

Prabowo pun tak memungkiri sistem demokrasi yang ada di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh Barat yang sudah terlebih dulu menerapkan sistem itu. "Tidak bisa dimungkiri generasi kita sangat dipengaruhi oleh Barat. Elite Indonesia seperti Bung Karno, Syahrir, dan Hatta semuanya lulusan Belanda. Kita melihat keunggulan Barat dan kita yakini kalau kita meniru Barat, maka kita semua yakin dengan demokrasi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com