Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gara-gara Demo, DPR Tunda Rapat Paripurna

Kompas.com - 14/12/2012, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (14/12/2012) pagi, ditunda. Sedianya, rapat ini akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pidato penutupan sebelum terpaksa ditunda. Hal ini menyusul adanya demo ribuan perangkat desa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat itu seharusnya dilakukan mulai pukul 09.00 namun akhirnya molor lantaran tidak memenuhi kuorum hingga jam yang ditentukan.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin jalannya rapat akhirnya menskor rapat hingga pukul 14.00.

"Karena banyak yang terhambat di depan. Rapat diskors sampai pukul 14.00. Apakah seluruh anggota Dewan setuju?" ujar Marzuki.

"Setuju..." ujar para anggota Dewan serempak.

Berdasarkan catatan absensi yang tercatat di Sekretariat, hanya 259 anggota Dewan yang hadir dari 560 anggota yang ada. Padahal, untuk memulai rapat paripurna, rapat setidaknya dihadiri 2/3 anggota DPR atau 281 anggota yang ada.

Adapun, rincian absensi dari anggota yang hadir yakni Fraksi Partai Demokrat 81 orang dari 148 kursi; Fraksi Golkar 49 orang (106 kursi); Fraksi PDI-Perjuangan 42 orang (94 kursi); dan Fraksi PKS 33 orang (57 kursi). Selain itu, Fraksi PAN 18 orang (46 kursi), Fraksi PPP 16 orang (38 kursi), Fraksi PKB 7 orang (28 kursi), Fraksi Partai Gerindra 13 orang (26 kursi), dan Fraksi Hanura 7 orang (17 kursi).

Rapat juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai pihak yang menginisiasi RUU Otonomi Daerah yang akan disepakati dalam sidang paripurna kali ini. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengakui jumlah anggota yang tidak kuorum membuat rapat akhirnya ditunda lantaran banyaknya anggota dewan yang terjebak kemacetan.

"Ya akhirnya kami (Pimpinan DPR) bertemu dulu dengan perwakilan dari demonstran para perangkat daerah," kata Anis.

Hingga kini, aksi demonstransi masih terus berlangsumg di depan Gedung Parlemen. Massa yang tergabung dari berbagai kelompok perangkat desa seperti Parade Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Relawan Pemberdayaan Desa bahkan sudah masuk ke dalam halaman gedung Parlemen dengan membobol pagar di sisi sebelah kanan. Adapun, aksi massa ini menuntut segera disahkannya RUU Desa yang masih dibahas di DPR.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Perangkat Desa Serbu DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com