Agung Laksono Ambil Alih Tugas Menpora

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menentukan pengganti Andi Alifian Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk sementara, Presiden memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono untuk mengambil alih tugas Menpora.

"Sebelum saya angkat menteri pemuda dan olahraga yang definitif, untuk sementara saya menugasi Menko Kesra untuk jalankan tugas dan pekerjaaan sebagai Menpora," kata Presiden saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/12/2012).

Pagi tadi, Presiden menerima Andi di Istana Negara. Ikut dalam pertemuan itu adalah Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Saat itu, Andi mengajukan pengunduran diri secara lisan dan tertulis sebagai Menpora setelah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencegahan itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Presiden menerima pengunduran diri itu. Menurut Presiden, jika Andi tak mundur, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja di Kemenpora ataupun di jajaran kabinet.

Sebelum jumpa pers, Agung Laksono mengaku belum tahu siapa yang menggantikan tugas Andi. Dia hanya mendengar akan ditunjuk pejabat baru.

Sementara itu, Andi yang ditemui sesaat sebelum melakukan ibadah shalat Jumat hanya menyatakan bahwa penggantinya nanti akan menjadi wewenang Presiden. "Biar Presiden yang menentukan," ucapnya. Andi Mallarangeng akhirnya resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahrga, Jumat pagi ini. Ia juga mundur dari kepengurusan di Partai Demokrat.

Andi Mallarangeng dicegah bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau Choel Mallarangeng dan M Arief Taufiqurahman dari PT Adhi Karya.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan Juru Bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu Wafid Muharram melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK.02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK juga membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

Baca juga:
Andi Mallarangeng: Saya Memohon Maaf
Hari Ini Presiden Tunjuk Pengganti Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng: Kebenaran Akan Terungkap
Andi Mallarangeng Tak Mau Jadi Beban SBY
Andi Mallarangeng Sempat Titip soal PSSI

Berita terkait penetapan Menteri Andi sebagai tersangka dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang