Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LIPI: Sayang kalau Mahfud Dampingi Ical

Kompas.com - 01/12/2012, 00:55 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie tidak pantas mendampingi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Pasalnya, kualitas kepemimpinan Mahfud jauh lebih baik jika dibandingkan Ical.

Hal itu disampaikan Siti menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei LSI menempatkan Ical sebagai tokoh yang tidak berkualitas mencalonkan diri dalam Pilpres 2012. Siti termasuk responden survei itu.

"Kalau Pak Mahfud mendampingi Ical, mending Pak Mahfud tidak mencalonkan diri. Sayang, tokoh seperti Pak Mahfud dampingi orang seperti Ical," kata Siti di Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Siti mengatakan, Mahfud adalah figur yang merakyat. Bentuk merakyat itu adalah kejujuran dan kepolosan. Mahfud dinilainya adalah tipikal pekerja keras.

"Jadi, kalau (Mahfud) disandingkan dengan orang yang belum berkeringat, janganlah," tandasnya.

Menurutnya, Mahfud lebih baik berduet dengan Jusuf Kalla (JK). Mahfud dan JK adalah tokoh yang memiliki ketegasan. Namun, mereka tidak memiliki partai. Hal tersebut tidak berpengaruh. Sebab, rakyat mendukung jika kedua tokoh itu maju.

"Mahfud dan JK itu bagus, alternatifnya bisa diusung partai yang tidak besar, tetapi bisa koalisi dengan yang lain-lain. Itu tidak masalah, yang penting partai-partai itu bersatu padu," tandasnya.

Ia mengatakan, Mahfud dan JK memiliki kemiripan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka adalah tokoh yang merakyat. Namun, dia tidak sependapat jika Joko Widodo maju dalam Pilpers 2014. Jokowi lebih baik membangun Jakarta dan maju dalam Pilpres 2019.

"Pak Jokowi sangat bagus buat maju jadi presiden, tetapi itu nanti, lagian usia Pak Jokowi kan juga masih muda. Pak Jokowi dan Pak Mahfud itu sama, yaitu sama-sama tegas. Mereka akan cocok," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com