Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LIPI: Sayang kalau Mahfud Dampingi Ical

Kompas.com - 01/12/2012, 00:55 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie tidak pantas mendampingi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Pasalnya, kualitas kepemimpinan Mahfud jauh lebih baik jika dibandingkan Ical.

Hal itu disampaikan Siti menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei LSI menempatkan Ical sebagai tokoh yang tidak berkualitas mencalonkan diri dalam Pilpres 2012. Siti termasuk responden survei itu.

"Kalau Pak Mahfud mendampingi Ical, mending Pak Mahfud tidak mencalonkan diri. Sayang, tokoh seperti Pak Mahfud dampingi orang seperti Ical," kata Siti di Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Siti mengatakan, Mahfud adalah figur yang merakyat. Bentuk merakyat itu adalah kejujuran dan kepolosan. Mahfud dinilainya adalah tipikal pekerja keras.

"Jadi, kalau (Mahfud) disandingkan dengan orang yang belum berkeringat, janganlah," tandasnya.

Menurutnya, Mahfud lebih baik berduet dengan Jusuf Kalla (JK). Mahfud dan JK adalah tokoh yang memiliki ketegasan. Namun, mereka tidak memiliki partai. Hal tersebut tidak berpengaruh. Sebab, rakyat mendukung jika kedua tokoh itu maju.

"Mahfud dan JK itu bagus, alternatifnya bisa diusung partai yang tidak besar, tetapi bisa koalisi dengan yang lain-lain. Itu tidak masalah, yang penting partai-partai itu bersatu padu," tandasnya.

Ia mengatakan, Mahfud dan JK memiliki kemiripan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka adalah tokoh yang merakyat. Namun, dia tidak sependapat jika Joko Widodo maju dalam Pilpers 2014. Jokowi lebih baik membangun Jakarta dan maju dalam Pilpres 2019.

"Pak Jokowi sangat bagus buat maju jadi presiden, tetapi itu nanti, lagian usia Pak Jokowi kan juga masih muda. Pak Jokowi dan Pak Mahfud itu sama, yaitu sama-sama tegas. Mereka akan cocok," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com