Priyo: Tak Perlu Interpelasi Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso tak mendukung usulan agar DPR menggunakan hak interpelasi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor. Perkara itu kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Karena sudah masuk ke ranah hukum, sebaiknya biarkan institusi penegak hukum menyelesaikan. Tidak perlu sampai ke hak interpelasi," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012 ).

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menyerahkan hasil telaah atas audit tahap I Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Laporan BAKN itu juga disertai rekomendasi untuk pimpinan DPR. Salah satu rekomendasi ialah menggunakan hak interpelasi.

Meski demikian, Priyo tetap mengapresiasi rekomendasi BAKN tersebut. Usulan hak interpelasi, kata dia, merupakan hak setiap anggota dewan. Pimpinan akan membicarakan nantinya jika usulan dilanjutkan.

Seperti diberitakan, selain rekomendasi menggunakan hak interpelasi, BAKN juga meminta KPK untuk menuntaskan penanganan kasus Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 243 ,66 miliar itu.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelusuran aliran dana tersebut dan juga meminta audit BPK lanjutan. Perkara itu masih ditangani KPK. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni Deddy Kusdinar, selaku pejabat pembuat komitmen proyek.

Baca juga:
Usai Reses, Golkar Bahas Interpelasi Hambalang
BAKN Andi Mallarangeng Terlibat
DPR Pertimbangkan Hak Interpelasi Terkait Hambalang
BAKN: Proyek Hambalang, Komisi X Bertanggung Jawab!

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang