Fitra: Pemerintah, Tirulah Ahok!

JAKARTA, KOMPAS.com — Cara yang digunakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang blak-blakan dalam pembahasan anggaran daerah, mendapat apresiasi banyak pihak. Video pertemuan Basuki dengan pejabat Dinas Perhubungan ataupun Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada Kamis (8/11/2012) sengaja diunggah ke situs Youtube agar semua orang tahu tentang pembahasan anggaran DKI Jakarta.

Dalam dua pertemuan itu, Basuki meminta dinas-dinas memangkas anggaran belanja tahun 2013. Basuki bahkan menantang para pejabat dinas untuk melakukan perbaikan anggaran. Basuki mengajukan dua alternatif pembiayaan proyek. Yang pertama, Basuki menawarkan agar Dinas PU memotong sendiri semua anggaran yang diajukan sebesar 25 persen. Yang kedua, Basuki mengancam akan menghapus proyek-proyek di Dinas PU dan akan mengerjakannya dengan anggaran dari biaya operasional wakil gubernur.

Tidak berhenti di situ, Basuki juga mengancam akan mencopot semua pejabat hingga eselon III jika terbukti Basuki dapat menjalankan proyek-proyek tersebut dengan biaya lebih murah. Basuki menegaskan bahwa semua anggaran itu akan ditayangkan di internet. Ia juga menyatakan bahwa pertemuan itu direkam dan ditayangkan pula di Youtube.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia dan Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan, model transparansi gaya Basuki ini dapat ditiru oleh pemerintah daerah lain, kementerian, ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lain.

"Itu saya kira jadi preseden yang baik untuk role model di daerah-daerah lain, termasuk di negara kita untuk pembahasan anggaran. Jadi pembahasan anggaran ini hanya sedikit saja yang tahu dan ini jadi betul-betul terbuka," ujar Yuna seusai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut Yuna, kementerian hingga Dewan Perwakilan Rakyat dapat meniru hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Joko Widodo dan Basuki itu. Tak hanya pembahasan awal anggaran yang dibeberkan kepada publik, tetapi juga saat terjadi perubahan anggaran atau ingin menaikkan anggaran. Hal itu dapat diunduh dalam website kementerian masing-masing. Transparansi anggaran ke hadapan publik ini, menurut Yuna, dapat mencegah terjadinya kongkalikong antara pejabat pemerintah.

"Kalau seperti itu di nasional, kongkalikong tidak bisa tergerak. Ini untuk menghindari kongkalikong karena semua terbuka. Misal, Dewan mau mengusulkan perubahan anggaran dan menaikkan anggaran, itu terekam. Ada history-nya," ujarnya.

Menurut Yuna, selama ini pembahasan anggaran memang terbuka. Namun, jika terdapat kenaikan atau perubahan anggaran, pembahasan anggaran tidak terbuka. Hal ini memungkinkan munculnya kesepakatan-kesepakatan kotor dalam penggunaan anggaran.

Yuna berharap kepemimpinan Jokowi dan Basuki di Pemprov DKI Jakarta dapat mendorong kementerian ataupun DPR untuk melakukan hal serupa. "Bagusnya kalau Ahok bisa mendorong semua birokrasi untuk memasukkan anggaran yang dibuka juga di web masing-masing sehingga rakyat juga bisa lihat," ujarnya.