Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Memanas, Nurdin Halid Protes

Kompas.com - 30/10/2012, 20:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-4 Partai Golkar yang hampir memasuki sesi penutupan berlangsung panas di Hotel Borobudur, Selasa (30/10/2012). Anggota DPP Partai Golkar Nurdin Halid tiba-tiba beranjak ke depan dan melakukan interupsi pimpinan sidang rapimnas. Interupsi Nurdin ini terkait adanya tambahan syarat yang diajukan Komisi A untuk Pemilu Legislatif pada tahun 2014 mendatang terkait kader yang pernah mengalami proses hukum.

Di dalam pemaparan yang dilakukan juru bicara, ada seorang kader Golkar yang tidak diprioritaskan berada di urutan teratas dalam daftar Pileg kader Golkar. Tambahan syarat ini pun mengundang pro dan kontra. Salah satunya berasal dari Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Sinulingga. Dia menyatakan, Partai Golkar harus bersih dari kader bermasalah untuk meningkatkan pencitraan.

"Kalau kita masih terus pertahankan, sama saja terbalik dengan apa yang disampaikan Ketua Umum bahwa kita harus menjaga citra di tahun 2014," ujar Andi.

Pernyataan Andi ini kemudian mendapat interupsi banyak pihak. Pimpinan sidang Ahmadi Nursupit yang merupakan Ketua Badan Anggaran DPR ini kemudian berusaha menengahi. Namun, saat itu Nurdin Halid sudah buru-buru maju ke depan dan mengambil mike dan meminta untuk diperkenankan interupsi.

Salah seorang anggota Dewan Pembina pun sempat menegur Nurdin Halid untuk taat pada tata tertib dan menghormati pimpinan sidang. Nurdin pun berteriak. "Tidak suka saya bicara di sini," tukas Nurdin.

Setelah diperkenankan berbicara, Nurdin kemudian mengatakan bahwa Komisi A tidak berhak untuk mencabut kader yang bermasalah. Sebagai salah satu bekas narapidana, Nurdin mengaku bekerja siang malam untuk kemajuan Golkar.

"Pak Akbar pernah disidang, dizolimi, hanya doanya diterima. Nurdin Halid pernah didzolimi tapi ternyata terbukti bersalah. Tapi saya bukan koruptor. Saya siang malam kerja di Golkar, tapi tidak boleh jadi anggota DPR," tukas Nurdin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com