Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Haji 80 Tahun Prioritas Berangkat

Kompas.com - 30/10/2012, 09:04 WIB
Agus Mulyadi

Penulis

MEKKAH, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali sedang mengkaji kebijakan yang memprioritaskan pendaftar haji berusia 80 tahun ke atas bisa langsung berangkat tanpa perlu masuk daftar tunggu.

"Usia berapa lagi mereka akan berangkat kalau sudah 80 tahun masih harus menunggu 10 tahun," kata Menag dalam konferensi pers, di Mekkah, Selasa (30/10/2012).

Menag menyampaikan hal itu saat melakukan evaluasi tahap awal pelaksanaan haji yang baru saja usai tahap ritual pokok berupa wukuf di Arafah, mabit dan melontar jumrah di Mina, serta tawaf dan sa’i di Masjidil Haram.

Menurut Suryadharma, kajian matang perlu dilakukan mengenai batasan umur yang akan diprioritaskan, yaitu di atas 80 tahun atau di atas 85 tahun, sehingga tidak mengganggu daftar tunggu yang sudah tersusun.

Sementara mengenai rencana pembuatan kloter (kelompok terbang) khusus manula (manusia lanjut usia) dengan penambahan jumlah petugas bagi kelompok ini, Menag mengatakan, ide itu sedang dipertimbangkan karena bisa saja kelompok manula tersebut dibentuk saat turun dari pesawat di Jeddah.

"Kalau dari daerah asal mereka datang, sulit membentuk kelompok tertentu jemaah berusia lanjut karena mereka berasal dari berbagai pelosok di Tanah Air," kata Menag.

Berkaitan dengan banyaknya tindak kejahatan terhadap jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berupa pencopetan, penipuan, perampasan, dan pencurian, Menag mengatakan akan memperbanyak petugas keamanan agar lebih menjamin keamanan, terutama di pondokan-pondokan.

"Namun, upaya pencegahan harus ditingkatkan dengan memberikan informasi mengenai tindak kejahatan yang mengancam jemaah karena di pondokan pengamanan bisa dilakukan, tetapi jika di masjid sulit dikontrol," paparnya.

Suryadharma, yang didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimayu dan Sekjen Kemenag Bachrul Hayat, juga mengatakan, tahun depan simbol identitas Indonesia pada pakaian jemaah haji Indonesia dan petugas akan ditambah, yaitu berupa bendera di pakaian atau tulisan Indonesia.

Penambahan identitas itu akan membantu petugas mengenali jemaah Indonesia serta memberi rasa kebanggaan terhadap nasionalisme berbangsa.

Ia juga akan mengusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi agar di Mekkah dipasang tanda-tanda lalu lintas berbahasa Indonesia seperti yang telah ada di Madinah. Jemaah Indonesia paling besar jumlahnya dan sering mengalami kesulitan karena rambu-rambu lalu lintas dan simbol-simbol petunjuk lainnya bertulisan Arab dan Inggris yang tidak dimengerti jemaah Indonesia.

Kementerian Agama, kata Suryadharma, mulai tahun depan juga mempertimbangkan kenaikan jumlah setoran awal biaya ongkos naik haji (ONH), dengan tujuan mengurangi daftar tunggu dan memudahkan para jemaah haji saat melakukan pelunasan.

Sejauh ini, ujarnya, penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama kelancaran transportasi saat mulai proses wukuf di Arafah, selanjutnya transportasi menuju Muzdalifah dan Mina, serta kembali ke Mekkah.

Tahun ini tergolong sangat lancar walaupun terjadi hambatan sedikit di Muzdalifah karena para supir meminggirkan busnya di tepi jalan. Namun, umumnya tergolong lancar karena hanya makan waktu sekitar 1,5 sampai dua jam dibandingkan dengan proses yang sama tahun lalu, yang memakan waktu antara empat sampai enam jam perjalan bus pada rute tersebut.

Sumber: Antara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

    Nasional
    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

    Nasional
    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nasional
    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com