Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elit Demokrat sesalkan Kinerja KPK

Kompas.com - 17/10/2012, 15:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Syarif menyesalkan kerja KPK yang belum juga memastikan ada tidaknya keterlibatan kader Demokrat dalam perkara itu.

"Itu kita sesalkan. Seharusnya klarifikasi lebih cepat kan. Kita harapkan sih dalam waktu tidak lama ada kepastian," kata Syarif di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Syarif mengaku prihatin dengan terus turunnya elektabilitas Partai Demokrat berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Meski demikian, kata dia, hasil survei itu menjadi masukan partai untuk perbaikan menjelang Pemilu 2014 .

"Artinya kita harus lebih keras lagi bekerja. Kalau tadinya 100 persen, ke depan kalau bisa 200 persen energi harus lebih banyak kerja," kata Menteri Koperasi dan UKM itu.

Syarif mengakui bahwa terjeratnya para kader Demokrat terkait kasus korupsi terjadi lantaran adanya kesalahan masa lalu. Partai dapat menerima siapapun untuk bergabung tanpa melakukan proses seleksi yang ketat.

"Ini kan fenomena kalau partai baru banyak yang tertarik. Dulu itu kan semua pada melirik Demokrat. Siapa aja yang mau bergabung kita terima. Mungkin karena sedikit kurang selektif jadi bermasalah," pungkas Syarif.

Seperti diberitakan, Ketua KPK Abraham Samad menyebut akan ada hal yang mengejutkan dalam perkara Hambalang. Namun, Abraham tidak secara spesifik menyebut apa kejutan yang diungkapkan KPK. Dia hanya memberi sinyal bahwa apa yang ada di pikiran banyak orang soal kasus Hambalang bakal terjadi.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam perkara itu. Dalam beberapa kesempatan Anas selalu membantah terlibat korupsi dalam proyek Hambalang. Bahkan, Anas bersedia digantung bila nantinya terbukti melakukan korupsi dalam proyek Hambalang meski hanya satu rupiah.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com