Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Kami Populer karena Konsisten

Kompas.com - 16/10/2012, 08:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai terpopuler (baca: Survei LSN: PDI-P Terpopuler, Pemilih Gerindra Terloyal)

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menilai hasil survei itu adalah buah dari sikap konsisten partai berlambang banteng moncong putih ini.

"Ini karena sikap partai yang konsisten saja terhadap apa yang diputuskan. PDI-P ingin terus secara konsisten menjadikan partai sebagai gerak politik, partai harus penuh cerita terhadap masalah yang diperjuangkan, baik di tingkat nasional maupun daerah," papar Tjahjo, Selasa (16/10/2012), di Jakarta.

Ia mencontohkan sikap partainya yang mendukung RUU Keistimewaan Yogyakarta, penolakan kenaikan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak, mendukung perubahan di DKI Jakarta, perlunya ketahanan pangan, serta memperjuangkan nasib buruh, petani, dan nelayan.

"Tanggung jawab politik partai harus membangun gerakan. Kalau belum mampu menggerakkan elemen masyarakat, berarti belum menjadi partai politik," katanya.

Menurutnya, hal lain yang membuat PDI-P popler karena kepengurusannya yang lengkap mulai dari struktur pusat sampai kelurahan, desa, hingga RT/RW. Terkait anjloknya suara partai-partai lain, seperti Partai Demokrat dan partai-partai berhaluan massa Islam, Tjahjo enggan berkomentar. 

"Biarlah masyarakat yang menilai soal itu. Hasil survei ini untuk memacu kinerja, konsolidasi, pemantapan, dan pemantapan partai," ujar Tjahjo.

Survei LSN yang dilakukan 10-24 September 2012 menunjukkan, sebanyak 98,8 persen responden mengaku telah mengenal atau minimal mendengar nama PDI-P. Hasilnya terangkum dari wawancara yang dilakukan terhadap 1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dengan margin of error -/+ 2,8 persen. Di posisi kedua, Partai Golkar (98,1 persen), berturut-turut diikuti Partai Demokrat (97,6 persen), PPP sebanyak (95,2 persen), Gerindra (94,6 persen), PAN (94,5 persen), PKB (93,6 persen), Hanura (92,1 persen), PKS (91,7 persen), dan Nasional Demokrat (83,1 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com