Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Demokrat pada Anas pun Sirna...

Kompas.com - 14/10/2012, 19:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan Partai Demokrat pada Anas Urbaningrum sebagai sosok muda yang semula dianggap berpotensi sebagai calon presiden masa depan pun sirna. Isu-isu skandal korupsi yang menerpa Anas, diakui menjadi beban partai.

"Dulu kita lihat Anas sebagai capres yang muda, tapi harapan itu sirna," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman dalam acara Rilis Survei Nasional dan Diskusi bertajuk Kecenderungan Swing Voter Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2014 yang digelar Saiful Mujani Research Center di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Minggu (14/10/2012).

Sekarang, lanjut Hayono, harapan partai tinggal tertuju pada sosok Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Hayono bahkan menyebut sosok Ani Yudhoyono yang paling laku dijual partai dalam meraih simpati masyarakat. Sayangnya, sejak awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan Ani tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden 2014.

Sikap Presiden yang tidak mau melibatkan keluarganya dalam pertarungan politik 2014 tersebut dianggapnya sebagai suatu komitmen Presiden dalam mendukung proses demokrasi "Walaupun itu merugikan partai," tambah Hayono.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Center, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 diprediksi merosot sebesar 13 persen atau hampir dua pertiga dari hasil Pemilu 2009.

Skandal korupsi yang nemimpa kader-kader Partai Demokrat dinilai melemahkan dukungan masyarakat terhadap partai biru itu. Sebagian besar responden merasa yakin bahwa oknum Partai Demokrat melakukan korupsi.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan, publik berpendapat bahwa sebaiknya kader Demokrat yang diberitakan terkait dengan skandal korupsi itu mengundurkan diri atau menonaktifkan diri tanpa perlu menunggu ditetapkan sebagai tersangka, apalagi menunggu vonis hakim. Setidaknya, pendapat itu diutarakan 72,4 persen responden.

Menanggapi desakan publik yang terungkap dalam hasil survei tersebut, Hayono mengatakan tidak mudah melakukan pergantian pengurus partai yang dikaitkan-kaitkan dengan kasus korupsi.

"Yang sedang jadi sorotan kan ketua umum, yang diminta publik kan itu, tapi dia masih di sana, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu? Tapi kita antisipasi ya," katanya.

Hayono mengakui, skandal korupsi para kader ini melukai hati Partai. Menjadi ironis, katanya, karena Partai Demokrat lahir sebagai partai yang ingin membawa sesuatu yang bersih namun justru kredibilitasnya menurun karena kasus korupsi yang diberitakan luas oleh media.

Padahal, menurut dia, korupsi tidak hanya melibatkan kader Partai Demokrat melainkan juga partai lain. Namun, sebagai partai pemenang Pemilu, sudah menjadi risiko jika isu skandal korupsi kader Partai Demokrat diberitakan lebih kencang dibanding partai lain.

"Satu kader Demokrat korupsi dibanding 10 dari kader lain, yang dilihat yang satu ini. Kasus Hartati misalnya, bupatinya dari partai lain lebih bersalah sebagai penyelenggara negara," kata Hayono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com