Ruhut: KPK Tak Perlu Ragu Jerat Anas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil keputusan mengenai keterlibatan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ruhut, pihaknya ingin agar permasalahan yang menjerat kader-kader Demokrat, salah satunya Anas, segera tuntas. Kasus dugaan korupsi yang menyeret Anas, kata dia, telah menyandera partai hingga akhirnya menurunkan elektabilitas partai.

"Partai kami tidak mau tersandera. KPK tidak perlu ragu. Kalau ragu, orang akan katakan KPK seperti takut dengan partai kami. Padahal, sudah berulang kali saya katakan tidak usah takut. Kalau sudah ada bukti yang cukup, kami tidak akan lindungi," kata Ruhut ketika dihubungi, Jumat ( 5/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Ruhut ketika dimintai tanggapan perkembangan penyidikan kasus Hambalang di KPK. Penyidik KPK menemukan petunjuk keterlibatan Anas. Rangkaian petunjuk keterlibatan Anas diperoleh dari keterangan sopir pribadinya, Riyadi, dan keterangan lain.

Ruhut mengatakan, langkah cepat KPK akan menguntungkan Demokrat untuk melakukan perbaikan di internal partai. Menurut dia, sudah banyak desakan di internal partai agar dilakukan kongres luar biasa (KLB) untuk menggantikan ketua umum.

"KLB tidak bisa kalau tidak jadi tersangka. Akhirnya kita tersandera. Jadi tolonglah KPK, kalau salah katakan salah. Kalau memang tidak bersalah katakan tidak. Memang tidak mudah untuk mengembangkan kasus. Tapi kalau sudah ada kepastian segeralah," kata anggota Komisi Hukum DPR itu.

Terlepas dari proses hukum di KPK, Ruhut berharap agar siapapun yang disebut terlibat kasus korupsi selama ini sebaiknya mundur dari partai. Mereka, kata dia, harus tahu sejarah berdirinya partai hingga seperti sekarang. "Kalau sayang partai, lebih baik mundur. Kalau enggak, karam partai kita," pungkas dia.

Seperti diberitakan, beberapa kesempatan, Anas membantah terlibat korupsi proyek Hambalang. Bahkan, Anas bersedia digantung di Monumen Nasional bila nantinya terbukti korupsi dalam proyek Hambalang meski hanya satu rupiah. Maret lalu, Anas pernah berujar, KPK tidak perlu mengurus kasus Hambalang karena berasal dari ocehan tidak jelas.

Ikuti perkembangan beritanya di topik pilihan "Skandal Proyek Hambalang"