Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Yakin Djoko Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kompas.com - 04/10/2012, 15:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas meyakini kalau mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Djoko Susilo akan memenuhi panggilan pemeriksaan kedua yang dijadwalkan Jumat (5/10/2012) besok. Djoko akan diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator berkendaraan ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korlantas Polri.

"Oh, tentulah dia hadir akan lebih bagus itu. Saya yakin hadir," kata Busyro di Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Meskipun demikian, Busyro mengaku pihak KPK belum mendapat konfirmasi mengenai kehadiran Djoko besok. Busyro juga mengatakan, KPK belum tentu menahan Djoko seusai pemeriksaan perdananya itu.

Seperti diketahui, pemeriksaan Jumat besok merupakan yang pertama setelah Djoko ditetapkan sebagai tersangka pada Juli lalu. Sedianya pemeriksaan perdana Djoko sebagai tersangka berlangsung Jumat pekan lalu. Namun Djoko menolak diperiksa dengan mengirimkan surat ke penyidik KPK yang disampaikan oleh tim pengacaranya.

Djoko enggan diperiksa lantaran masih meragukan kewenangan KPK dalam menyidik kasusnya. Tim pengacara Djoko pun meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) yang diharapkan dapat menentukan apakah KPK atau Kepolisian yang berwenang menangani kasus simulator SIM ini.

Kepolisian juga menyidik kasus simulator SIM dengan menetapkan lima orang selain Djoko sebagai tersangka. Adapun tiga dari lima tersangka Polri itu juga menjadi tersangka di KPK. Upaya Djoko untuk meminta fatwa MA itu pupus setelah MA menyatakan menolak permintaan fatwa tersebut.

Sebelumnya Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan akan memanggil paksa Djoko jika dalam pemeriksaan kedua besok yang bersangkutan kembali tidak hadir. Menurut Abraham, tidak ada kendala psikologis bagi penyidik KPK untuk menjemput paksa Djoko.

Berita terkait juga dapat diikuti di topik: Dugaan Korupsi Korlantas.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com