KPK Berharap Miranda Dihukum Sesuai Tuntutan Jaksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memutus Miranda S Goeltom bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum. Tim jaksa penuntut umum KPK dalam persidangan sebelumnya menuntut Miranda dihukum empat tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta.

"Kami yakin hakim Tipikor akan adil dalam memutus perkara ini dan mendengar hati nurani masyarakat," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, melalui pesan singkat, Kamis (27/9/2012).

Miranda dijadwalkan mendengarkan vonis pada persidangan hari ini. Dalam tuntutannya, jaksa KPK menilai Miranda terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan menyuap anggota DPR 1999-2004 untuk memuluskan langkahnya menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004.

Fakta persidangan selama ini, menurut jaksa, menunjukkan adanya rangkaian fakta hukum yang membuktikan perbuatan Miranda memberikan sesuatu, yakni cek perjalanan kepada anggota DPR 1999-2004 melalui Nunun Nurbaeti. Meski Miranda tidak mengakui bahwa dirinya pernah meminta Nunun memperkenalkannya kepada anggota DPR dan tidak pernah memerintahkan memberikan cek perjalanan, jaksa meyakini semua rangkaian peristiwa pemberian cek perjalanan itu tidak terjadi secara kebetulan.

Adapun, Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap terbukti sebagai pemberi suap dalam kasus ini.

Atas tuntutan jaksa tersebut, Miranda mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Dalam nota pembelaan pribadinya Miranda berupaya menguliti tuntutan jaksa yang dianggapnya hanya berdasarkan asumsi semata. Miranda menyebut jaksa telah mengkorupsi fakta persidangan dan surat tuntutannya merupakan kegagalan hukum. Miranda pun meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkaranya agar membebaskan dirinya dari tuntutan hukum.

Menurut Miranda, pertemuan antara dirinya dengan sejumlah anggota DPR 1999-2004 di kediaman Nunun seperti yang didakwakan jaksa tidaklah benar. Pertemuan itu, menurutnya, tidak pernah ada. Apalagi, jika seusai pertemuan itu dikatakan ada yang berucap "Ini bukan proyek thank you ya" yang artinya tidak gratis. Kesimpulan hanya didasarkan pada keterangan Nunun seorang.

Sementara Paskah, Hamka, dan Endin mengatakan bahwa pertemuan itu tidak pernah ada.

"Saksi mengatakan tidak tahu rumah Nunun, tidak pernah di Cipete," kata Miranda dalam persidangan sebelumnya.

Asal-usul cek perjalanan

Persidangan Miranda yang berlangsung kurang lebih dua bulan itu tidak banyak mengungkap soal asal usul cek perjalanan. Dalam persidangan Nunun, terungkap bahwa cek perjalanan yang menjadi alat suap diterbitkan oleh Bank Internasional Indonesia (BII) atas permintaan Bank Artha Graha. Cek tersebut dipesan oleh nasabah Bank Artha Graha, PT First Mujur Plantation and Industry (FMPI). Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini memiliki revolving loan di Bank Artha Graha.

Mantan Direktur Keuangan PT FMPI Budi Santoso di persidangan Nunun mengungkapkan, cek perjalanan tersebut semula digunakan sebagai uang muka untuk pembayaran lahan kelapa sawit kepada Ferry Yen sebesar Rp 24 miliar. Ferry merupakan sosok yang disebut-sebut bekerja sama dengan Direktur Utama PT FMPI Hidayat Lukman alias Tedy Uban dalam pengembangan lahan kelapa sawit. Pada 2008, Ferry diketahui meninggal dunia.

Kesaksian Tedy Uban yang dibacakan tim jaksa KPK dalam persidangan Miranda beberapa waktu lalu belum mengungkapkan bagaimana cek perjalanan itu bisa berpindah dari Fery Yen ke Nunun kemudian ke anggota DPR. Tedy yang diperiksa di Singapura karena sakit itu mengaku tidak tahu keterkaitan Miranda dengan cek tersebut.

Saat ditanya apakah KPK akan menjadikan vonis Miranda ini sebagai dasar mengusut pemodal pembelian cek perjalanan ini, Johan mengatakan hal itu tergantung vonis hakim nantinya.

"Tergantung hasil vonisnya nanti seperti apa," kata Johan.

Berita terkait persidangan dan vonis Miranda dapat diikuti dalam topik "Vonis Miranda Goeltom"