Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Pangkas Perjalanan Dinas Kementerian dan Lembaga

Kompas.com - 24/09/2012, 15:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan DPR dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) sepakat memangkas anggaran perjalanan dinas untuk kementerian/lembaga sebesar 30-40 persen dari yang diusulkan tahun 2013 atau sekitar Rp 21 triliun. Anggaran itu akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan program prorakyat lainnya.

"Kami usahakan pengurangan 40 persen, tetapi sedikit-dikitnya 30 persen. Akan ada penghematan antara Rp 6 triliun dan Rp 8 triliun," kata Ketua DPR Marzuki Alie, seusai rapat antara pimpinan DPR dan Banggar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 24/9/2012 ).

Rapat dihadiri pimpinan DPR lainnya, yakni Priyo Budi Santoso, Anis Matta, Taufik Kurniawan, dan Pramono Anung. Adapun, Pimpinan Banggar yang hadir adalah Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit dan Tamsil Linrung.

Marzuki menjelaskan, selain memotong perjalanan dinas, pimpinan DPR dan Banggar juga sepakat menurunkan alokasi anggaran untuk belanja barang kementerian/lembaga. Targetnya, kata dia, minimal 20 persen belanja barang juga bisa dialihkan ke pembangunan infrastuktur atau program prorakyat.

Kesepakatan lain, yakni cost recovery tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp 15,5 miliar dollar AS dan rasio pajak dinaikkan dari 12,75 persen menjadi 12,87 persen.

"Mudah-mudahan usaha kita untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan biaya yang sangat tidak penting bisa untuk kepentingan rakyat dan pembangunan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan pengurangan kemiskinan," tutur Marzuki.

Ahmadi menambahkan, pihaknya akan berupaya menjelaskan kepada pihak pemerintah mengenai kesepakatan ini. Alasan utama dibuatnya kesepakatan ini, kata dia, untuk memenuhi desakan masyarakat yang menilai anggaran kementerian/lembaga banyak yang dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak efektif.

"Saya optimistis ini bisa direalisasikan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com