Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Serahkan Rekaman Rapat di Istana

Kompas.com - 24/09/2012, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyerahkan rekaman rapat di Istana tanggal 9 Oktober 2008 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah maksud kedatangan Dipo ke KPK, Senin (24/9/2012). Ia bertemu pimpinan KPK dan menyerahkan rekaman rapat tersebut.

"Pak Dipo bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, kemudian dengan Pak Bambang Widjojanto. Tadi, sih, judulnya memberikan informasi kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Senin.

Pertemuan Dipo dengan pimpinan KPK berlangsung tak lebih dari satu jam. Seusai menyerahkan rekaman kepada pimpinan KPK, Dipo mengatakan bahwa kedatangannya ke KPK karena niat baik untuk menyerahkan rekaman rapat terkait kasus Bank Century tersebut. Menurut Dipo, lebih baik rekaman itu diserahkan kepada KPK daripada ke DPR.

"Saya pikir DPR bukan lembaga pengadilan dan bukan juga penegak hukum," kata Dipo saat keluar dari Gedung KPK.

Rekaman rapat kabinet di Istana itu sebelumnya diminta DPR melalui Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bail out Bank Century dalam rapat dengar pendapat Timwas dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

Dipo juga mengatakan, tidak ada hal yang ditutup-tutupi kabinet terkait rekaman ini. Sesuai dengan hasil rapat Timwas Century, katanya, penyelesaian kasus bail out Bank Century harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum terkait.

"Presiden telah memberikan penjelasan dan ini sesuai juga dengan hasil Timwas Century yang menyerahkan kasus ke penegak hukum," tutur Dipo.

Dalam rapat timwas tersebut, lanjutnya, Antasari sudah menjelaskan soal pertemuan di Istana Negara pada tahun 2008 itu. Di hadapan sidang Timwas, beberapa waktu lalu, Antasari menyatakan bahwa bail out Bank Century tidak dibahas dalam pertemuan di Istanda Negara saat itu. Rapat terbatas tersebut, katanya, membahas rencana antisipasi dalam menghadapi dampak krisis ekonomi dunia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Apa Kabar Kasus Century?" dan "Timwas Century Panggil JK-Antasari"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com