Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Seharusnya Tak Tergantung pada Polri dan Kejaksaan

Kompas.com - 17/09/2012, 15:00 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI  asal Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihak Kepolisian RI (Polri) harus sesegera mungkin mengirimkan penyidik baru ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini berkaitan dengan penarikan 20 penyidik Polri yang bertugas di KPK, pekan lalu. Penyidik baru, kata Eva, merupakan bentuk respons positif dari Polri untuk harmonisasi pemberantasan korupsi.

Meski demikian, ia menekankan, penarikan penyidik Polri yang berulang harus diantisipasi. Menurutnya, hal ini akan terus berulang selama KPK masih tergantung pada Polri dan Kejaksaan Agung dalam hal ketersediaan sumber daya, terutama penyidik. Oleh karena itu, Eve mendukung KPK dapat melakukan perekrutan penyidik.

"Kalau KPK masih tergantung,  kita harus siap mental jika hal semacam ini akan terjadi terus. Kalau mau independensi kinerja KPK, harus dukung KPK agar dapat merekrut penyidik independen yang terlepas dari Polri maupun Kejaksaan," ujar Eva, dalam rapat kerja Komisi III bersama KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Ia mengungkapkan, Polri seharusnya dapat seirama dengan KPK memberantas korupsi. Pasalnya, penarikan penyidik Polri dari KPK tidak dapat dipungkiri akan menganggu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Polri harus selaras dengan KPK. Tidak hanya Polri, Kejaksaan juga harus bersikap serupa.Penarikan penyidik tidak hanya dilakukan Polri tapi juga Kejaksaan. Perlu ada otoritas dari pemimpin untuk berkomitmen memberantas korupsi dengan mengupayakan KPK, Polri dan Kejaksaan itu untuk seirama, harmonis dan saling melengkapi," papar Eva.

Menurutnya, penarikan personil penyidik dari lembaga antikorupsi itu, diyakini akan menghambat penanganan kasus dan kinerja KPK. Namun, ia berharap, KPK masih dapat bertahan sambil menunggu penyidik-penyidik yang baru.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, proses rekrutmen penyidik independen atau di luar institusi Kepolisian tengah dalam persiapan. Proses rekrutmen itu untuk mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi.

Berita terkait penarikan penyidik ini dapat diikuti dalam topik "Polri Tarik Penyidik KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com