Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usman: Pelaku Teror Solo Harus Dimejahijaukan

Kompas.com - 31/08/2012, 17:34 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usman Hamid, pendiri Institut Kebajikan Publik dan aktivis change.org, mengungkapkan pelaku teror di Solo harus diproses sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Polisi harus segera menangkap pelaku dan jaringan teror yang berdiri di belakangnya untuk mencegah aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat Solo tersebut tidak berulang.

"Siapa pun pelakunya, apa pun latar belakang profesinya, kalau berbuat kejahatan seperti itu, maka Polri berwenang memprosesnya ke muka hukum," kata Usman saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/8/2012).

Usman menjelaskan teror yang bukan pertama kali terjadi di Solo tersebut harus diusut dengan tuntas oleh Kepolisian. Pihak berwajib seperti Polri, tambahnya, tidak dapat memberhentikan perkara serius tersebut di tengah jalan. Pasalnya, jika polisi tidak tuntas menggunakan wewenang hukum yang dimilikinya, kejadian serupa dapat terus terjadi, tidak hanya di Solo namun juga di tempat lainnya.

Pelaku teror, menurutnya, perlu mendapatkan efek jera dalam kaidah penegakan hukum yang patut dan tegas. "Keberhasilan mengusut tuntas pelaku kasus seperti ini bisa membuat masyarakat merasa lega," tambahnya.

Usman turut menyoroti, jika polisi tidak dapat segera menangkap pelaku maka rasa ketidakamanan akan selalu membayangi masyarakat. Terlebih lagi jika polisi gagal menangkap pelaku teror yang menyerang aparat penegak hukum di Solo. Dia menggarisbawahi, polisi dalam menangkap pelaku teror tetap harus bertindak profesional dengan menyeret pelaku ke ranah hukum.

Sebelumnya, seperti yang diberitakan, aparat kepolisian akan melakukan penembakan di tempat dalam proses pengejaran atau penangkapan terhadap pelaku yang menembak aparat kepolisian di Solo, Jawa Tengah. Penembakan tentu dilakukan sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat (31/8/2012). "Penggunaan senjata api (oleh polisi) terhadap pelaku yang menggunakan senjata api wajar dilakukan dengan prinsip tegas dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Boy Rafli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

    Nasional
    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com