Wamenkeu: Anggaran Gedung KPK Rp 61 M Diblokir DPR

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, anggaran gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih diblokir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Rp 61 miliar pengadaan gedung KPK masih diblokir oleh DPR atau masih harus memerlukan persetujuan dari pihak DPR," ujar Any di kantor Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pembangunan Pembangunan (UKP4), Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Kendati demikian, Any menjelaskan, bukan hanya pencairan dana gedung KPK saja, melainkan ada anggaran belanja kementerian ataupun lembaga pemerintah yang juga mengalami hal serupa. Bukan hanya DPR yang dapat memblokir anggaran, akan tapi Kementerian Keuangan pun berhak melakukan demikian. Bahkan porsinya lebih besar ketimbang DPR.

Setidaknya per 29 Juli 2012 , ada 0,2 persen dari total anggaran kementerian/lembaga yang masih diblokir DPR dan 6 persennya dari Kementerian Keuangan dari total Rp 1.200 triliun yang dianggarkan di APBN. Dengan kata lain, pengadaan gedung baru KPK masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan DPR sehingga menjadi bagian yang 0,2 persen tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang menurutnya, anggaran kementerian maupun lembaga bisa diblokir oleh pihak Kemenkeu, yakni Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), kurangnya dokumen penting pendukung saat pengajuan anggaran, memerlukan dasar hukum dan justifikasi, dan sisa dana belum diterapkan penggunaannya dari hasil lelang.

"Dari total APBN Rp 1.200 triliun, sebesar enam persen masih diblokir oleh Kemenkeu. Itu disebabkan PHLN yang belum aktif sebanyak Rp 15,6 triliun, kurangnya dokumen penting Rp 11,3 trilun, memerlukan dasar hukum dan justifikasi Rp 2,78 triliun, dan sisa dana belum diterapkan penggunaannya Rp 0,5 triliun," jelasnya.

Namun, Any pun belum bisa memastikan apakah penyebab diblokirnya anggaran gedung KPK tersebut oleh DPR hingga kini seperti halnya prasyarat yang ada Kemenkeu. "Saya tidak berkompeten. Silahkan tanya ke DPR," ungkapnya.