Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

153.286 Narapidana Dapat Remisi, 793 Langsung Bebas

Kompas.com - 19/08/2012, 17:28 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 153.286 narapidana mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun ini. 793 di antaranya bahkan langsung bebas dengan pengurangan masa tahanan ini.

"Ada 153.286 narapidana yang dapat remisi. Di antaranya, 102.971 narapidana mendapat remisi umum, sedangkan 49.781 lainnya remisi khusus," terang Sihabudin, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM kepada wartawan di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Minggu (19/8/2012).

Lebih lanjut ia menjabarkan, narapidana yang mendapat remisi khusus masih terbagi dalam dua kategori. Sebanyak 48.988 orang mendapat pengurangan sebagian, sisanya, atau 793 orang napi lainnya bisa langsung bebas dengan remisi tersebut.

Sementara itu, meskipun kebijakan remisi masih menjadi polemik di kalangan publik, pemberian potongan masa tahanan itu tidak dapat dibatalkan kembali. Menurut Menkumham Amir Syamsuddin, sesuai dengan peraturan yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu Peratuan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, remisi telah menjadi hak para tahanan yang berperilaku positif.

"Suatu hak yang sudah diberikan tidak mungkin dibatalkan, kecuali oleh peraturan atau undang-undang lain," kata Amir.

Sementara itu, anggota DPR RI Didik Syamsuddin yang ditemui pada kesempatan yang sama menilai pemberian remisi merupakan hak setiap narapidana yang dinilai berkelakuan positif selama berada di lembaga pemasyarakatan. Ia meyakini, di balik kebijakan tersebut ada pertimbangan kemanusiaan.

"Tapi, tentu saya berharap mereka tetap selektif dan terukur dalam penerapan remisi," kata Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com