Polisi Diduga Hendak Melokalisasi Kasus Rekening Tak Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian diduga ingin menutupi atau melokalisasi kasus rekening tak wajar milik para petingginya karena tetap ngotot menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Apalagi, sebetulnya laporan rekening tak wajar milik salah satu jenderal polisi yang terlibat dalam kasus itu telah diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sejak tahun lalu.

”Kondisi itu menguatkan persepsi bahwa polisi sebenarnya tak serius menuntaskan kasus ini. Kenapa baru memproses setelah KPK sudah mulai menyidik kasus ini, padahal tahun 2011 sudah mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dari PPATK,” kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun, Senin (13/8/2012).

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengakui sedikitnya Rp 10 miliar transaksi mencurigakan ditemukan pada satu rekening. Yusuf yang pekan lalu mendatangi KPK untuk acara buka puasa bersama sempat menanyakan perkembangan laporan transaksi mencurigakan kasus korupsi di Korlantas yang disidik KPK.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar di Jakarta, Polri memang menerima laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK tahun 2011 atau 2012, tetapi tidak disebutkan secara spesifik LHA transaksi keuangan mencurigakan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi.

Boy mengatakan, tahun 2011, Polri menerima 181 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK. Dari jumlah itu, 123 LHA diselidiki, tetapi 30 yang lain tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan. Ada 7 laporan ke tahap penyidikan. Tahun 2012, Polri menerima 13 laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menyatakan akan menindaklanjuti informasi aliran dana miliaran rupiah kepada pihak-pihak yang terlibat kasus Korlantas.. ”Semua harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah riil. Informasi itu ada tindak lanjutnya (berupa) penyelidikan,” katanya.

Kemarin, Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa salah satu tersangka, Soekotjo S Bambang, di Bandung. Bareskrim juga memeriksa pihak bank yang digunakan untuk menerima hasil pembayaran yang diterima tersangka Budi Susanto. ”Penyidik siang ini berangkat ke Bandung untuk memeriksa Soekotjo Bambang,” kata Boy Rafli.

Kuasa hukum Soekotjo, Erick S Paat, mengakui, sejak pukul 15.30, penyidik Bareskrim memeriksa Soekotjo sebagai saksi untuk tersangka Budi Susanto dan Brigjen (Pol) Didik Purnomo.

Terkait transaksi keuangan, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK memang meminta PPATK menelusuri rekening dan transaksi mencurigakan seputar kasus korupsi alat simulasi. Namun, Johan tak mengetahui detail LHA.

Selain data transaksi mencurigakan milik petinggi Polri, terdapat juga informasi transaksi mencurigakan Primer Koperasi Polri Direktorat Lalu Lintas (Primkoppol Ditlantas). Ada aliran dana masuk dan keluar yang terlacak di rekening Primkoppol Ditlantas dari Budi dan Soekotjo. (BIL/FER/WHY)