Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Telusuri Aliran Dana ke Primkopol Ditlantas Polri

Kompas.com - 13/08/2012, 18:05 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polri mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus simulator ujian SIM yang disebut-sebut mengalir ke Primer Koperasi Polri di Direktorat Lalu Lintas Polri. Penyidik juga akan menindaklanjuti informasi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan terkait beberapa transaksi mencurigakan.

"Ini lagi dicari. Belum ada menunjukkan kaitan dengan perkara itu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar, Senin (13/8/2012).

Dalam kasus tersebut, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebagai subkontraktor disebut-sebut pernah menerima sejumlah uang dari Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto sebagai pihak pemenang tender proyek. Uang itu kemudian diduga diberikan kepada Irjen Djoko Susilo dan mengalir ke Primkopol Ditlantas Polri.

Menurut Boy, Polri memang telah menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK. Namun, sejumlah laporan tersebut masih dalam penelusuran. Boy menjelaskan, terdapat 181 laporan hasil akhir (LHA) di seluruh Indonesia dari PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri pada 2011. Sebanyak 123 LHA di antaranya masih dalam penyelidikan.

Adapun 30 LHA tidak dapat ditingkatkan menjadi proses sidik karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan yang telah dilakukan penyidikan ada 7 LHA. Selain itu, Polri telah menyatakan lengkap terhadap 13 berkas perkara. Untuk tahun 2012, terdapat 13 LHA di mana 11 LHA di antaranya masih dalam penyelidikan dan 2 kasus naik ke penyidikan.

Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, terdapat aliran dana mencurigakan pada tahun 2011 yang pernah dikirim ke Polri. Pada rekening tersebut tertera nama salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian SIM. PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang nilainya lebih dari Rp 10 miliar.

"Spesifik yang menyebutkan terkait simulator belum bisa dipastikan. Akan diteliti ulang kembali. Itu yang diterima penyidik Bareskrim. Penyidik akan mempelajari yang sudah pernah diberikan, apa ada kaitan kasus simulator," kata Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Nasional
    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

    Nasional
    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Nasional
    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com