Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Pengusutan Century Ada Kemajuan

Kompas.com - 10/08/2012, 18:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelidikan bailout Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dikatakan mengalami kemajuan.

"Kalau kemarin larinya 10 meter, sekarnag 20 meter," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Jumat (10/8/2012), menggambarkan kemajuan penyelidikan bailout Century.

Namun, dia enggan menjabarkan detil kemajuan yang dicapai KPK tersebut. Menurut Johan, sejauh ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam penggelontoran dana talangan Rp 6,7 triliun tersebut.

"Kalau sudah menemukan itu kan pasti dinaikkan ke penyidikan, sekarang masih penyelidikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan, KPK sudah meminta keterangan lebih dari 100 orang. Jumlah itu lebih banyak dari yang dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek Hambalang.

KPK juga masih mempelajari hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima beberapa waktu lalu. Menurut Johan, masih diteliti apakah dana talangan yang digelontorkan untuk Bank Century itu termasuk keuangan negara atau tidak.

Terkait bailout Bank Century, mantan Ketua KPK, Antasari Azhar mengungkapkan informasi baru. Menurut Antasari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat di Istana Negara yang membahas bailout Bank Century sekitar Oktober 2008 atau menjelang Pemilu 2009.

Antasari diundang rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPK. Pertemuan tersebut, katanya, juga dihadiri pejabat negara lain, seperti Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensetneg Hatta Rajasa, Gubernur BI Boediono, Denny Indrayana, dan Andi Mallarangeng.

Pihak Istana melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membenarkan adanya rapat tersebut. Namun menurut Julian, rapat itu membahas bagaimana agar jangan sampai ada pelanggaran tindak pidana, penyelewengan dalam penanganan krisis saat itu.

"Tidak berarti bahwa itu kemudian diartikan sebagai suatu rapat untuk penanganan bailout Bank Century," kata Julian.

Terkait informasi baru Century yang disampaikan Antasari ini, Johan tidak menanggapinya serius. Menurutnya, belum ada kesimpulan untuk meminta keterangan Antasari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com