Inilah Momentum Menegakkan Hukum di Tubuh Penegak Hukum

MALANG, KOMPAS.com — Penghalangan yang dialami para pimpinan KPK, termasuk Abraham Samad dan Busyro Muqoddas bersama 10 penyidik KPK, oleh aparat kepolisian di kantor Markas Korlantas Polri merupakan momentum yang tepat untuk memulai proyek penegakan hukum di tubuh penegak hukum.

Sudah menjadi rahasia umum, di tubuh penegak hukum itu praktik korupsi dan pelanggaran hukum justru kerap terjadi dan selama ini seolah tak tersentuh (untouchable) karena mereka berwenang atas hukum.

Menurut rohaniwan Benny Susetyo di Jakarta, yang dihubungi dari Malang, Jawa Timur, Selasa (31/7/2012), peristiwa penghalangan itu menunjukkan dua hal.  Pertama, terbukti efektifnya kepemimpinan KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Kedua, bukti bahwa praktik korupsi tetap marak di lingkungan penegakan hukum itu sendiri.

"Ini kesempatan bagai masyarakat memberikan dukungan kepada KPK untuk membangun keteguhan dan komitmen antikorupsi dan sekaligus mendorong pemerintah bersama KPK membersihkan lembaga penegakan hukum dari praktik-praktik korupsi," kata Benny.

Ini, lanjut Benny, juga momentum bersejarah yang patut dicatat dan menjadi titik pijak rasa percaya diri masyarakat bahwa masih ada sinar terang bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.

Peristiwa ini amat strategis karena KPK memberi dua dimensi kerja dalam praktik pemberantasan korupsi, yakni pemberantasan korupsi, dan karena pemberantasan korupsi dilakukan pada lembaga penegak hukum, maka terjadi pencegahan praktik korupsi.

Aspek penindakan dan pencegahan berlangsung bersamaan. Bila KPK sukses, ini patut dirayakan. "Sungguh sangat disayangkan jika Polri malah tidak terlibat dalam perayaan sukses pemberantasan korupsi. Jangan sampai lembaran sejarah nasional di masa depan tidak menyebut Polri sebagai lembaga antikorupsi," katanya.