Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Juga Geledah Kantor Adhi Karya dan Wijaya Karya terkait Hambalang

Kompas.com - 19/07/2012, 20:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi turut menggeledah kantor PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, Kamis (19/7/2012). Selain dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, KPK menggeledah kantor Pekerjaan Umum di Jakarta Timur. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tujuh lokasi secara serempat terkait penyidikan Hambalang.

Sebelumnya diberitakan, KPK juga menggeledah kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, Jakarta serta gedung arsip Kemenpora di Cibubur, Jakarta.

"Penggeledahan itu di tujuh lokasi secara serempak, beberapa di antaranya di Kemenpora di Jakarta, di Cibubur, Adhi Karya, Wijaya Karya di Jaksel dan Jaktim, serta kantor PU di Jaktim," kata. Menurut Bambang, penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah alat bukti tambahan. PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya merupakan perusahaan rekanan proyek Hambalang.

KPK menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Dedi Kusdinar sebagai tersangka dugaan korupsi Hambalang. Selaku pejabat pembuat komitmen, Dedi diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara atau keuntungan pihak lain. Mengenai nilai kerugian negaranya, belum dapat dipastikan.

Bersamaan dengan penetapan Dedi sebagai tersangka, KPK juga mengumumkan telah meminta Imigrasi mencegah tiga orang dari perusahaan konsultan manajemen pembangunan bepergian ke luar negeri. Ketiga orang yang dicegah itu adalah Direktur Ciriajasa Cipta Mandiri, Aman Santoso, Direktur Yodha Karya, Yudi Wahyono, dan Direktur CV Rifa Media, Lisa Lukitawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com