Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto: Regenerasi Tidak Berdasar Pemikiran Positif

Kompas.com - 16/07/2012, 18:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tuntutan terhadap regenerasi kepemimpinan belakangan ini dinilai bukan berdasarkan pemikiran yang positif. Munculnya desakan itu disebut lebih karena kejenuhan atau kekecewaan masyarakat terhadap generasi tua.

"Karena kejenuhan atau bahkan kekesalan kepada yang tua, maka muncullah gelombang tuntutan regenerasi," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari ketika dihubungi, Senin (16/7/2012), saat dimintai tanggapan desakan adanya regenerasi dari sejumlah pihak di Pemilu 2014.

Menurut Hajriyanto, sayangnya para penuntut itu tidak tahu kriteria generasi muda seperti apa yang layak menjadi pemimpin. Desakannya yang terpenting terjadi regenerasi karena kekecewaan pada generasi tua.

"Tetapi begitu melihat fakta generasi muda yang masih belia pun ternyata tidak kurang koruptifnya, akhirnya bingung juga. Tua muda akhirnya sama saja, sama-sama bermasalah dan koruptif," kata politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menilai jangan ada pemaksaan adanya regenerasi kepemimpinan. Proses regenerasi itu, menurut dia, harus berjalan secara alami. Selain itu, jangan ada dikotomi tua atau muda dalam memilih pemimpin.

Belakangan ini, tokoh-tokoh lama selalu muncul dalam hasil survei pencapresan seperti Megawati, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Wiranto. Elektabilitas mereka disebut lebih tinggi dibandingkan dengan  tokoh-tokoh muda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com