Dewan Pembina: Makin Cepat KPK Tetapkan Status Anas, Makin Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat serta Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Syarifuddin Hasan, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus secepatnya memutuskan status Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olaharga Nasional Hambalang. Menurut Syarif, status Anas harus secepatnya diputuskan oleh KPK agar Partai Demokrat dapat memulihkan diri.

"Menurut kita (Partai Demokrat), penetapan status Anas oleh KPK makin cepat makin bagus. Kita bisa recovery, menaikkan lagi elektibitas kita secepatnya. Intinya masih ada kesempatan menaikkan, tetapi jangan lama-lama juga dong," ujar Syarif Hasan di Jakarta, Senin (16/7/2012). Syarif juga mengimbau KPK agar tidak menggantung status Anas.

Menurut dia, status Anas harus secepatnya dikeluarkan oleh KPK agar citra Partai Demokrat tidak semakin jelek. Ditegaskan, partai memiliki strategi khusus untuk menaikkan elektabilitas di Pemilu 2014 mendatang. Partai Demokrat, menurutnya, tidak akan berpangku tangan jika KPK lama memutuskan status Anas Urbaningrum.

"Kita punya strategi untuk menyelesaikannya. Partai Demokrat tidak akan tinggal diam dan harus bekerja keras untuk menaikkan citra di masyarakat," ujarnya.

Syarif juga menyinggung soal Hartati Murdaya, pengusaha dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang tersandung kasus suap penerbitan izin Hak Guna Usaha di Kabupaten Buol, bahwa kasus itu tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Tetapi, menurut dia, sedikit banyak Hartati pun memengaruhi elektabilitas meskipun hal itu tidak berkaitan langsung dengan partai.

"Sedikit-banyak Hartati mempengaruhi, tapi hal itu tidak ada kaitannya dengan partai," jelasnya.